NIIS Jadikan ‘Perempuan Berpendidikan’ Target Eksekusi

Pasukan NIIS. (Foto: reuters.com)

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - PBB pada Selasa (20/1) mengecam eksekusi terhadap sejumlah warga sipil di Irak oleh kelompok militan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS), dan memperingatkan bahwa perempuan berpendidikan sangat berisiko dieksekusi.

ISIS menunjukkan sikap “ketidakpedulian yang mengerikan terhadap nyawa manusia” di daerah-daerah yang dikuasainya di Irak dan Suriah, menurut pernyataan badan HAM PBB.

Kelompok tersebut pada pekan lalu merilis sejumlah foto “penyaliban” dua pria yang dituduh sebagai bandit, dan seorang perempuan dirajam hingga mati karena diduga berbuat zina.

Banyak perempuan lain juga dikabarkan dieksekusi belum lama ini di daerah-daerah kekuasaan ISIS, termasuk kota Mosul, menurut pernyataan juru bicara badan HAM PBB Ravina Shamdasani kepada awak media.

Ia mengatakan “perempuan berprofesi dan berpendidikan, khususnya perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu, tampaknya sangat berisiko (dieksekusi).”

“Hanya dalam dua pekan pertama tahun ini, sejumlah laporan mengindikasikan tiga anggota parlemen perempuan dieksekusi,” ujar Shamdasani.

Beberapa golongan lain juga menjadi target dari jihadis, Shamdasani mengatakan "pembunuhan kejam pada dua orang, yang dilemparkan dari atap gedung karena dituduh melakukan tindakan homoseksual adalah apa yang disebut pengadilan di Mosul."

Minoritas juga bukan satu-satunya orang yang menderita, militan NIIS mengenakan "hukuman yang kejam dan tidak manusiawi" kepada siapa pun dituduh melanggar "interpretasi ekstrimis hukum Syariah Islam, atau yang dicurigai tidak setia," katanya.

Empat dokter baru-baru ini dibantai di pusat kota Mosul, diduga setelah menolak mengobati petempur NIIS.

Kelompok ini juga dilaporkan mengeksekusi 15 warga di depan kerumunan besar di Fallujah pada tanggal 1 Januari, karena dicurigai mereka telah bekerja sama dengan pasukan keamanan Irak, dan 14 lainnya di sebuah lapangan umum di Dour, utara Tikrit, karena menolak dibaiat NIIS, kata Shamdasani. (AFP)