Niniwe Diusulkan Jadi Provinsi Kristen Pasca Bebas dari ISIS

ERBIL, SATUHARAPAN.COM- Presiden wilayah Kurdistan, Masoud Barzani menyatakan dukungannya kepada upaya  mendirikan kawasan khusus bagi masyarakat Kristen di Niniwe yang akan dijalankan oleh pemerintahan gabungan dari entitas yang berbeda di Mosul.

Dukungan itu disampaikan selama pertemuan pada 16 Juli lalu dengan pemimpin kelompok Armenia dan Asyur saat mereka bertukar pandangan tentang masa depan Mosul setelah dibebaskan dari kekuasaan ISIS.

Barzani meminta mereka menyusun proposal untuk diajukan kepada Baghdad dan pihak terkait lainnya.

Saran ini telah memicu reaksi yang berbeda dalam faksi-faksi di Irak yang beragam.
 
Perwakilan Kristen dan Shabak dari Mosul menyambut ajakan itu dan menyatakan mereka juga ingin memiliki provinsi dan administrasi mereka sendiri setelah pembebasan Mosul.
 
"Kedatangan ISIS ke daerah kami dan dukungan kalangan Sunni kepada ISIS di wilayah tersebut, memicu ketidakpercayaan antara entitas sehingga tidak mungkin untuk hidup bersama seperti sebelumnya," kata Joseph Slewa, seorang Kristen yang menjadi anggota parlemen Irak kepada Rudaw.
 
Dia bahkan meminta pembentukan sebuah provinsi Kristen di dataran Niniwe di bawah pengawasan PBB.
 
"Harus ada kesepakatan dengan pihak lain seperti Kakais, Yazidi Kurdi dan Shabaks, untuk mendirikan provinsi yang selama delapan tahun harus di bawah pengawasan PBB.

Kemudian rakyat dapat memutuskan nasib provinsi itu, apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Irak atau bergabung dengan wilayah Kurdistan," kata Slewa.

Ada 56 desa Shabak di Niniwe yang berada di Qaraqush, Nimrud, Bartle, Tel Kaif dan Bashiqa.

Shabak merupakan etnis dan budaya minoritas yang tinggal di Irak utara.

Salim Jumaa, seorang anggota parlemen dari Shabaki, menyarankan agar sebelum operasi Mosul berlangsung harus ada peta jalan yang disetujui oleh semua entitas Niniwe.
 
"Sejauh ini  1.384 orang telah mati martir dan 208 warga Shabaks masih disandera oleh ISIS dan nasib mereka tidak diketahui. Oleh karena itu kami tidak akan bergabung dengan Mosul. Kami ingin menggabungkan diri dengan Kurdistann menjadi provinsi kelima dari wilayah Kurdistan," kata Salim Jumaa kepada Rudaw.
 
Namun koalisi Negara Hukum, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Irak, Nuri Al-Maliki, menganggap usulan ini sebagai sebuah rencana yang akan memecah provinsi Mosul.

"Presiden Wilayah Kurdistan  Masoud Barzani memiliki niat sendiri dan mengincar provinsi Niniwe. Dia ingin membaginya dan mengontrol bagian dari tanah Niniwe dan memasukkannya ke Kurdistan.

Itu sebabnya dia meminta kesepakatan awal sebelum pembebasan Mosul," kata Awatif Naama, seorang anggota parlemen dari koalisi Negara Hukum.
 
Mosul adalah provinsi terbesar kedua di Irak.

Pada bulan Juni 2014, provinsi ini jatuh ke penguasaan ISIS.

Kota Mosul dan beberapa daerah di provinsi itu masih harus dibebaskan dari kelompok teroris.

Editor : Eben E. Siadari