Oposisi Desak Solomon Hormati Kedaulatan RI dalam Isu Papua

HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Kubu oposisi di parlemen Solomon Islands mendesak perdana menteri dan pemerintahannya untuk meninjau ulang pendekatannya atas isu Papua dengan Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan resmi hari ini (10/11) yang disiarkan oleh Solomon Times Online, kubu oposisi mengatakan peringatan Menlu Indonesia terhadap Solomon ISlands yang disampaikan melalui Menlu Australia tidak boleh dianggap enteng.

"Kita semua memiliki kekhawatiran atas masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua (Barat). Tapi ada cara lain untuk menangani masalah ini, bukan dengan pendekatan konfrontatif yang diambil oleh Perdana Menteri saat ini. Hal ini tidak hanya mengganggu kedaulatan Indonesia tetapi juga dengan urusan dalam negeri negara itu sendiri," kata pernyataan itu.

Oposisi merekomendasikan PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, memperkuat hubungan yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan bekerja melalui Duta Besar Solomon Islands di Jakarta.

"Sikap tidak hormat yang  terus-menerus kepada Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri tidak akan membantu isu Papua di tingkat internasional, belum lagi kerusakan yang diakibtkannya terhadap hubungan Solomon Islands dengan Indonesia," kata pernyataan itu.

Kelompok oposisi mengatakan PM telah keliru tentang masalah penting ini, yang tidak hanya akan memperburuk permasalahan Papua tetapi juga menyakiti Solomon Islands sendiri.

"Indonesia adalah mitra penting negara kita dalam perdagangan, energi, perikanan,  pelatihan dan pertukaran budaya. Ia adalah anggota berpengaruh dari beberapa lembaga multilateral dan di kawasan Asia, dimana Solomon Islands sangat bergantung," lanjut pernyataan itu.

Oleh karenanya, kelompok oposisi menyarankan PM Solomon Islands tidak menggunakan pendekatan konfrontatif, seperti yang sudah diambil saat ini.

Ditegur Melalui Australia

Akhir bulan lalu, di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri bersama Menteri Pertahanan Australia dan Indonesia, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan dirinya telah meminta Australia  untuk menegur Kepulauan Solomon.

"Tolong sampaikan ke negara Solomon (dan) ke enam negara itu (Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu) jangan pernah menganggu-ganggu atau mengajak Papua bergabung, memangnya siapa dia," kata Ryamizard, dikutip oleh berbagai media.

Australia  merupakan negara pemberi bantuan kepada Solomon Islands  melalui Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau Misi Bantuan Regional bagi Kepulauan Solomon (RAMSI). Ryamizard menganggap jika Australia yang menyampaikannya akan lebih didengar oleh negara  yang sebagai ketua Melanesian Spearheard Group (MSG), gencar menyuarakan perlunya PBB melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM di Papua.