Palestina Berharap Konferensi Prancis Hentikan Permukiman Yahudi

SATUHARAPAN.COM - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap konferensi Timur Tengah di Prancis akan menetapkan jadwal untuk mengakhiri pembangunan permukiman Yahudi. Hal itu untuk menghadapi Israel yang berencana tetap membangun ribuan rumah baru di bagian Yerusalem yang diklaim oleh Palestina.

Israel berupaya menetang resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini yang menuntut Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Perubahan terjadi dalam keputusan resolusi menentang Israel, setelah Amerika Serikat memutuskan mengubah praktik masa lalu dalam hubungan dengan Israel dan membiarkan Dewan Keamanan PBB menecam permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Resolusi itu mrnyrbutkan tindakan Israel sebagai "pelanggaran mencolok" terhadap hukum internasional.

Komentar Abbas itu disampaikan hari Selasa (27/12) sebagai pernyataan publik pertamanya sejak Dewan keamanan PBB mengambil keputusan.

"Keputusan itu meletakkan dasar untuk negosiasi serius di masa depan ... dan itu membuka jalan bagi konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan akan diadakan di Paris bulan depan, dan kami berharap konferensi ini dilakukan dengan mekanisme dan jadwal untuk mengakhiri pendudukan," kata Abbas dalam pertemuan Partai Fatah yang dikutip AP.

"(Resolusi) membuktikan bahwa dunia menolak permukiman (israel), karena hal itu ilegal, di tanah kami yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur," katanya.

Pada tanggal 15 Januari, beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, meninggalkan kantornya di Gedung Putih, Prancis akan menjadi tuan rumah konferensi Timur Tengah di mana puluhan negara dapat mendukung kerangka kerja internasional untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Israel, benyamin Netanyahu, tetap berkeras menentang pertemuan tersebut, dan mengatakan hal itu merusak proses negosiasi.

Netanyahu telah berulang kali menyerukan Abbas untuk bertemu dalam pembicaraan langsung tanpa prasyarat. Abbas menolak usulan itu, kecuali Israel mengakhiri pembangunan permukiman lebih dulu.

Meskipun resolusi PBB mengecam pembangunan permukiman, otoritas Yerusalem menyetujui pembangunan ribuan unit perumahan baru di sektor timur kota itu pada pekan ini. Harian Israel yang pro Netanyahu, Hayom, melaporkan bahwa Komite Distrik Zonasi Yerusalem mengadakan pertemuan hari Rabu untuk membahas persetujuan pembangunan baru di bagian kota itu.

"Kami tetap tidak terpengaruh oleh suara PBB, atau olehn entitas lain yang mencoba untuk mendikte apa yang kami lakukan di Yerusalem," kata Wakil Walikota Yerusalem, Meir Turgeman, yang mengepalai komite zonasi, kepada koran tersebut.

"Saya berharap pemerintah Israel dan pemerintah AS baru akan mendukung kami, sehingga kami bisa menebus kekurangan (pembangunan) selama delapan tahun pemerintahan Obama," katanya.

Editor : Sabar Subekti