Pancasila Perlu Disampaikan Secara Kontekstual

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus diperkenalkan dengan cara-cara yang kontekstual, agar lebih akseptabel, sehingga nilai-nilai itu hidup di tengah masyarakat.

Hal itu dikemukakan Dr. Margaretha Kushendrawati, SS, M.Hum dari Departemen Filsafat Universitas Indonesia. Dia berbicara dalam sesi ideologi dan budaya pada Seminar “Kedaulatan Rakyat untuk Kemandirian Bangsa”, yang diselenggarakan Persekutuan Inteligensia Sinar Kasih (Piska), hari Jumat (10/10) di Jakarta.

Dalam acara yang dipandu Marim Purba, Margaretha mengatakan bahwa belakangan ini kita melihat Pancasila makin samar, atau masyarakat makin meninggalkannya, sehingga sebagai ideologi seperti ‘api jauh dari panggang.’

Dia khawatir bahwa situasi ini akan membuat generasi berikutnya makin tidak mengenal Pancasila, apalagi budaya post modern terus memasuki kehidupan masyarakat.

Hal itu makinterlihat dengan apa yang terjadi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan yang menunjukkan bagaimana budaya dalam demokrasi menurun di Indonesia.  Dia mengungkapkan tentang politik yang mirip Dewa Janus yang bermuka dua.

“Politik memiliki sisi atau muka integrasi, tetapi juga sisi atau muka konflik,” kata dia. Integrasi karena bisa membangun koalisi, tetapi begitu ada perbedaan dan terjadi konfli, segera buang muka. Pemilihan pimpinan DPR mencerminkan adanya politik praktis, politik kekuasaan dan bukan budaya kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, masalah budaya harus dibahas. Dia menyarakan inteligensia Kristen untuk memberikan sumbangan pikiran dalam masalah ini. Bahkan dia menyarankan untuk tidak membiarkan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan sendiri untuk memperbaiki ini, melainkan perlu dikawal dan perlu mengiringi perjalanan mereka.

Kearifan Lokal

Margaretha mengusulkan hal-hal yang bisa dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tercermin dalam budaya masyarakat, yaitu dengan menukik kembali pada kearifan lokal (local wisdom) yang ada di masyarakat.

Selain itu, dia mengusulkan agar Pancasila disampaikan dengan cara-cara yang kontekstual, cara-cara kini, sehingga mudah diterima. Dan dikembangkan budaya demokrasi yang menghargai hak asasi manusia (HAM).

Margaretha mengungkapkan bahwa tidak ada demokrasi yang bisa dipisahkan dengan menghargai HAM. Dalam masyarakat post modern, masalah privat sangat dihormati dan hal itu akan terkait erat dengan HAM. Oleh karena itu, demokrasi yang dikembangkan harus menghormati HAM orang lain.