Tolak Hadiri Bali Democracy Forum Mengalir dari Berbagai LSM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) selaku ketua bersama dengan Presiden Filipina, Benigno Aquino III (kedua kanan) berfoto bersama bersama Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao (kanan), Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah (kiri) dan sejumlah menteri/wakil menteri luar negeri seusai pembukaan Bali Democracy Froum (BDF) VII di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/10). Forum bertukar pendapat dan pengalaman untuk mempromosikan perdamaian dan demokrasi itu dihadiri empat kepala negara/pemerintahan, sejumlah menteri atau wakil menteri luar negeri negara di Asia-Pasifik. (Foto: Antara)

Perwakilan dari setiap masing-masing elemen masyarakat mengacungkan jari kelingkingnya, sebagai simbol bahwa rakyat meminta dikembalikannya demokrasi mereka. (Foto: Dedy Istanto)

NUSA DUA, SATUHARAPAN.COM – Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) VII yang diselenggarakant di Nusa Dua, Bali, 10-11 Oktober 2014, yang diketuai sekaligus digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikritisi sejumlah organisasi masyarakat (LSM) dari berbagai daerah.

Sebelum pelaksanaan BDF itu, bahkan mereka menyatakan menolak hadir dalam forum yang dihadiri negara-negara kawasan Asia Pasifik tersebut dengan argumen bahwa kegiatan itu tidak relevan untuk pengembangan demokrasi Indonesia saat ini, mengingat rekam jejak sang penggagasnya telah mengesahkan UU Pilkada dan UU MD3, yang notabene sangat jauh dari istilah demokrasi.

“Kami tidak lagi ingin terlibat dalam kegiatan diskusi tentang demokrasi, karena orang yang seharusnya memelihara demokrasi justru membajak demokrasi, seperti apa yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan apa yang terjadi di parlemen,” tegas koordinator salah satu LSM di Bali, Komang Arya Ganaris pada Kamis (9/10) kemarin.

Berbagai elemen masyarakat telah memprotes diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 2014 yang mengatur sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang baru satu dekade itu, mulai sekarang dipilih oleh DPRD.

“Kami mengerti alasan LSM yang telah diundang tidak hadir, tetapi keputusan mereka sangat mengecewakan,” kata juru bicara kepresidenan, Aldrin Pasha menanggapi penolakan LSM.

Sementara Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa berpendapat bahwa polemik UU Pilkada bisa menjadi pelajaran berharga dalam berdemokrasi untuk dibagikan selama diskusi forum.

“Saya rasa ini bisa menjadi masalah yang dapat kita bagi dan informasikan di Bali Democracy Forum. Demokrasi adalah sebuah proses, bukan peristiwa belaka. Proses ini bersifat dinamis, dan saya pikir saat ini kita berada dalam tahap di mana pelaksanaan pilkada pada kenyataannya memberikan pelajaran untuk semuanya,” kata Marty Natalegawa.

Marty menambahkan, pemerintah Indonesia memprakarsai Bali Democracy Forum guna membahas hak asasi manusia dan isu-isu demokrasi di kawasan Asia Pasifik, tetapi pemerintah Indonesia tidak pernah mengklaim bahwa demokrasi di negara ini sudah sempurna. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja