Parlemen dan Kabinet Korea Selatan Setuju Mosi Mencabut Darurat Militer

SEOUL, SATUHARAPAN.COM-Kabinet Korea Selatan menyetujui mosi untuk mencabut darurat militer. Laporan tersebut muncul beberapa menit setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan bahwa ia telah menarik kembali upayanya untuk memberlakukan darurat militer, dan bahwa kabinet diharuskan untuk mencabutnya.

Yoon mengumumkan darurat militer pada hari Selasa (3/12) untuk menggagalkan "kekuatan anti negara" di antara para penentangnya. Namun, anggota parlemen yang marah menolak keputusan tersebut, saat para pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen dalam krisis politik terbesar di negara itu dalam beberapa dekade.

Deklarasinya yang mengejutkan, yang ia anggap ditujukan kepada musuh-musuh politiknya, ditolak dengan suara bulat oleh 190 anggota parlemen. Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus segera mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas. Partainya sendiri mendesaknya untuk mencabut keputusan tersebut.

Krisis di negara yang telah menjadi demokrasi sejak tahun 1980-an, dan merupakan sekutu Amerika Serikat dan ekonomi utama Asia, menimbulkan kekhawatiran internasional.

Majelis Nasional ditutup pada Selasa (3/12) malam dan helikopter terlihat mendarat di atap, saat kepala angkatan darat, Jenderal Park An-su, mengambil alih sebagai komandan darurat militer dan segera mengeluarkan dekrit yang melarang "semua kegiatan politik."

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen menuntut untuk diizinkan masuk saat polisi menjaga gedung dan pasukan khusus berusaha masuk.

Korea Selatan yang demokratis adalah sekutu utama Amerika Serikat di Asia, dan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan Washington "memantau situasi dengan saksama." Pengumuman mengejutkan Yoon -- deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun -- terjadi saat partainya dan oposisi bertengkar soal anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen anti negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, dengan ini saya menyatakan darurat darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat.

Yoon tidak memberikan rincian ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir. “Tanpa mempedulikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” imbuh Yoon.

“Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita,” kata Yoon.

Dengan diberlakukannya darurat militer, semua unit militer di Korea Selatan telah diperintahkan untuk memperkuat kewaspadaan darurat dan postur kesiagaan mereka, kantor berita Yonhap melaporkan.

China, sekutu utama Korea Utara, mendesak warga negaranya di Selatan untuk tetap tenang dan berhati-hati.

Pertengkaran Soal Anggaran

Dekrit oleh komandan darurat militer Park juga melarang “tindakan yang menolak atau berupaya menggulingkan sistem demokrasi liberal, termasuk penyebaran berita palsu, manipulasi opini publik, dan propaganda palsu.”

Presiden melabeli oposisi, yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang, sebagai “kekuatan anti negara yang berniat menggulingkan rezim.”

Yoon menggambarkan penerapan darurat militer sebagai "keharusan untuk menjamin kelangsungan Korea Selatan yang liberal," seraya menambahkan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.

"Saya akan memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut selain darurat militer yang berlaku.

Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai Korea Selatan "di ambang kehancuran, dengan Majelis Nasional bertindak sebagai monster yang berniat menjatuhkan demokrasi liberal."

Partai Kekuatan Rakyat Yoon dan Partai Demokrat oposisi utama berselisih pendapat mengenai anggaran tahun depan.

Anggota parlemen oposisi pekan lalu menyetujui rencana anggaran yang dikurangi secara signifikan melalui komite parlemen. Oposisi telah memangkas sekitar 4,1 triliun won (US$2,8 miliar) dari rencana anggaran 677 triliun won yang diusulkan Yoon, memotong dana cadangan pemerintah dan anggaran kegiatan untuk kantor Yoon, kejaksaan, polisi, dan badan audit negara.

Yoon, mantan jaksa penuntut, menuduh anggota parlemen oposisi memangkas "semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik... mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik."

Penerapan darurat militer terjadi saat peringkat persetujuan Yoon turun menjadi 19 persen dalam jajak pendapat Gallup terbaru minggu lalu, dengan banyak yang menyatakan ketidakpuasan atas penanganannya terhadap ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee.

Amerika Serikat mengatakanpada hari Selasa, mereka mengamati peristiwa di sekutu Korea Selatan dengan "kekhawatiran yang mendalam" setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, dan mengatakan bahwa mereka berharap krisis tersebut akan diselesaikan secara damai sesuai dengan aturan hukum.

Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, ditanyai dalam jumpa pers rutin apakah Washington yakin darurat militer harus dicabut berdasarkan hasil pemungutan suara. "Tentu saja merupakan harapan dan ekspektasi kami bahwa hukum dan peraturan suatu negara tertentu dipatuhi oleh negara tersebut," katanya.

“Pada akhirnya, kami ingin melihat pertikaian politik ini diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum. Dan tentu saja, pemungutan suara seperti itu di badan legislatif akan konsisten dengan pendekatan itu.”

Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus segera mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas. (dengan Kantor Berita)

Editor : Sabar Subekti