Parlemen Israel Berikan Suara untuk Melabeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Parlemen Israel memberikan persetujuan awal pada hari Senin (22/7) untuk sebuah RUU yang menyatakan organisasi bantuan utama Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Palestina sebagai organisasi teroris dan mengusulkan untuk memutuskan hubungan dengan badan tersebut. Pemungutan suara menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) merupakan langkah terbaru dalam upaya Israel terhadap badan tersebut, yang oleh para pemimpin Israel dituduh bekerja sama dengan gerakan Islamis Hamas di Gaza.

RUU tersebut disetujui dalam pembacaan pertama dan akan dikembalikan ke komite urusan luar negeri dan pertahanan untuk dibahas lebih lanjut, kata layanan informasi Knesset.

Sponsor RUU tersebut, Yulia Malinovsky, dikutip menggambarkan UNRWA sebagai "kolom kelima di Israel".

UNRWA menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Hubungannya dengan Israel telah lama tegang, tetapi hubungan tersebut telah memburuk tajam sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel telah berulang kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan.

"Ini adalah upaya lain dalam kampanye yang lebih luas untuk membubarkan badan tersebut," kata juru bicara UNRWA, Juliette Touma. "Langkah-langkah seperti itu tidak pernah terdengar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-bangsa." Israel mengatakan ratusan staf UNRWA adalah anggota kelompok teroris, termasuk Hamas dan Jihad Islam, tetapi belum memberikan bukti kepada peninjauan yang ditunjuk PBB.

Beberapa negara donor menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul tuduhan Israel tetapi banyak yang telah membatalkan keputusan tersebut, termasuk Inggris yang mengatakan minggu lalu akan melanjutkan pendanaan.

Baik Hamas maupun Otoritas Palestina mengutuk pemungutan suara Israel, dan Hussein Al-Sheikh, sekutu senior Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, meminta masyarakat internasional untuk menolak upaya pembubaran badan tersebut. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti