Partai Golkar Butuh Ketua Umum Visioner

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pakar komunikasi politik dari Universitas Andalas Padang, Yuliandre Darwis menilai Partai Golongan Karya (Golkar) membutuhkan figur ketua umum yang memiliki kepemimpinan kuat, visioner, dan mampu menjaga kekompakan kader, di masa yang akan datang.

"Wacana kriteria calon ketua umum muncul menyusul makin kuatnya desakan agar Partai Golkar segera melakukan musyawarah nasional (munas)," kata Yuliandres, Minggu (10/8).

Ia melihat, desakan segera dilakukannya Munas Partai Golkar saat ini sudah mengerucut pada dua nama tokoh sebagai kandidat calon ketua umum.

Kedua tokoh tersebut adalah, wakil ketua umum HR Agung Laksono serta anggota dewan pertimbangan MS Hidayat.

Dari kedua nama tersebut, ia melihat, MS Hidayat lebih tepat untuk diusung sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar, meneruskan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

"Pak Hidayat adalah kader senior, pembawaannya tenang, tidak ambisius, memiliki konsep membangun partai, dan diterima semua pihak," tutur Yuliandre.

Selain itu, menurutnya MS Hidayat mampu mengatasi berbagai persoalan internal partai, termasuk menyatukan beberapa elite yang berbeda pandangan di internal Partai Golkar.

"Pak Hidayat sudah membuktikan kepemimpinannya yang legitimasi dan santun dua periode memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia," kata dia.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ini juga menilai, persoalan yang dihadapi Indonesia ke depan terutama adalah bagaimana menghadapi tantangan ekonomi global.

Ia mencontohkan, Indonesia dalam waktu dekat sudah dihadapkan pada pemberlakuan pasar bebas The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau masyarakat ekonomi ASEAN.

"Jika Indonesia tidak siap menghadapinya, maka akan menjadi pasar yang potensial bagi negara-negara ASEAN dan dunia internasional," Yuliandre menambahkan.

Karena itu, Partai Golkar memerlukan figur yang memiliki kepemimpinan kuat, visioner, dan mampu menjaga kekompakan kader untuk memimpin Partai Golkar mendatang.

Apalagi, kata dia, sejarah Partai Golkar selalu berada di dalam pemerintahan dan belum pernah memiliki sejarah berada di luar pemerintahan.

"Partai Golkar selalu mendorong pembangunan dari dalam pemerintahan," ujar dia.

Yuliandre melihat, jika nantinya Partai Golkar pasca munas merapat ke koalisi partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukan berarti oportunis.

Namun sepanjang sejarah berdirinya, menurutnya, Partai Golkar selalu di dalam pemerintahan.

Ingin Munas 2015

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur (Jatim), Zainudin Amali menyampaikan agar munas partai tersebut tetap berlangsung pada tahun 2015.

"Menurut kami, pelaksanaan munas tetap sama seperti keputusan di Pekanbaru, Riau kemarin, yakni diselenggarakan tahun 2015," kata Zainudin.

Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara ramah tamah dan halalbihalal bersama keluarga besar Partai Golkar Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu (9/8) malam yang juga dihadiri kandidat ketua umum Partai Golkar M.S Hidayat.

Dia menegaskan, keputusan Munas Partai Golkar di Pekanbaru harus konsisten dilaksanakan oleh para kader Partai Golkar.

Namun dia menilai, politik di internal partainya bersifat dinamis sehingga apabila ada perkembangan lain terkait waktu pelaksanaan Munas maka DPD I Golkar Jatim ikut perkembangan tersebut.

"Dinamika partai sangat dinamis, sehingga kami ikut perkembangan," ujarnya.

Hal itu terkait dengan adanya wacana percepatan pelaksanaan munas, yaitu pada Oktober 2014.

Menurut dia, pelaksanaan munas harus tetap mengacu pada aturan legal organisasi tersebut.

Selain itu menurut dia, terkait adanya kader partai yang ingin mengusahakan percepatan pelaksanaan munas, maka lebih baik diserahkan pada kewenangan DPP Partai Golkar.

"DPP Golkar sudah ada panduan apa yang harus dilakukan, terkait kader yang tidak mematuhi peraturan partai, karena itu merupakan wewenang DPP Golkar," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kota Surabaya, Adies Kadir mengatakan strukturnya mengikuti hasil yang diputuskan partai terkait waktu pelaksanaan Munas Golkar. Dirinya tidak mempermasalahkan pelaksanaan waktu munas apakah di tahun 2014 atau 2015.

"Kami ikuti apa kata DPP Golkar, mau 2014 atau 2015 kami ikut saja. Golkar Jatim tidak susah," kata dia.

Beberapa kalangan internal masih memperdebatkan pelaksanaan munas partai berlambang pohon beringin itu, ada yang meminta untuk dipercepat pada Oktober 2014 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), karena Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dinilai gagal dalam memimpin partai.

Sementara itu, beberapa pengurus harian DPP Partai Golkar tetap mengacu pada rekomendasi Munas Golkar di Riau pada 2009, yakni Munas Golkar diselenggarakan pada 2015. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja