Partai Nour Mesir Dukung Pemerintah Susun Konstitusi Baru

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Presiden Partai Nour, Mesir, Youness Makhioun, menegaskan bahwa partai dari kelompok Salafi itu mendukung roadmap yang diajukan militer dan tengah dijalankan oleh pemerintah sementara Mesir.

"Angkatan bersenjata Mesir adalah garis merah," kata Makhioun, Rabu (18/8) pada konferensi pers bersama Ahmed E-Muslimani, penasihat media dan juru bicara Presiden Mesir. "Ini adalah tentara patriotik dan siapa pun yang berharap untuk menjatuhkannya adalah pengkhianat," kata Makhioun menegaskan.

Sebelumnya para pendukung Presiden terguling, Mohammed Morsi, berulang kali menyebarkan informasi tentang perpecahan di tubuh militer Mesir sebagai buntut protes atas pemecatan Morsi. Namun pernyataan Makioun itu menunjukkan rumor itu terbantah dan sejauh ini belum menunjukkan ada tanda-tanda perpecahan.

Morsi digulingkan oleh angkatan bersenjata sebagai bagian dari peta jalan politik bagi upaya mengatasi krisis di Mesir. Roadmap ini telah disepakati oleh sejumlah kelompok  yang menentang Ikhwanul Muslimin (kelompok pendukung Morsi), termasuk Partai Nour. Hal itu menimbulkan protes massa terhadap militer yang berlangsung hampir dua bulan lalu.

Roadmap tersebut termasuk pembatalan konstitusi  2012 yang disusun oleh Majelis Konstituante yang didominasi kelompok Islamis, serta membubarkan Dewan Syura yang dipenuhi anggota dari Partai Kebebasan dan Keadilan, partai bentukan Ikhwanul Muslimin, dan Partai Nour.

Sejak itu, pendukung Morsi menggambarkan penggulingannya sebagai "kudeta militer" dan  menuduh Menteri Pertahanan, Jenderal  Abdel Fattah El -Sisi sebagai "pengkhianatan" dan dalang penggulingan Morsi sebagai presiden terpilih .

Partai Nour merupakan sekutu Ikhwanul Muslimin dan Partai Kebebasan dan Keadilan dalam kurun 2011-2012. Makhioun, pada kesempatan itu juga menyatakan dukungannya pada Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, yang telah mengecam keras para pendukung Morsi, termasuk Perdana Menteri Turki, Recep Tayyib Erdogan, serta mendukung militer untuk melaksanakan roadmap.

"Kami tegas menolak Imam Besar Al-Azhar dihina," kata Makhioun. Sebelumnya PM Turki yang mendukung Morsi mengeluarkan pernyataan yang kontroversi.  Dalam sebuah pidato di Yayasan Universitas Pembangunan pada hari Minggu (25/8) di Provinsi Rize, Erdogan mengutuk apa yang dia sebut sebagai "kudeta militer" di Mesir. Dia menyatakan bahwa dia "kecewa" pada Imam Besar Al-Azhar yang berdampingan dengan pemimpin kudeta.

Pernyartaan kelompok  yang disebut sebagai ultra ortodoks ini mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, Partai Nour memang telah sepakat untuk bergabung dengan upaya yang disponsori pemerintah untuk menulis ulang konstitusi Mesir, namun mereka bersumpah untuk mempertahankan klausul yang "melindungi identitas Islam bagi Mesir.

Islam Tidak Hilang Dengan tTrgulingnya Morsi

Sementara itu, El-Muslimani kepada wartawan setelah pertemuan dengan pemimpin Salafi itu mengatakan, "Beberapa orang ingin melihat negara kita seperti adegan akhir film, kelompok band memainkan musik, para penumpang sibuk dan kapal tenggelam.” Yang dia maksud adalah film “Titanic.”

Dia mengatakan, identitas Mesir sebagai negara Islam tidak pernah bergantung pada Presiden terguling Mohammed Morsi.  "Islam tidak datang (ke Mesir) bersama Mohammed Morsi, dan tidak pergi dengan dia (setelah penggulingannya)”, kata El-Muslimani menambahkan.

El-Muslimani telah melakukan pembicaraan dengan berbagai kekuatan politik Mesir selama beberapa minggu terakhir. Selama beberapa dekade, hukum Mesir telah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.  Namun oleh beberapa kritikus Morsi, diyakini Mesir  telah secara bertahap berubah menjadi negara teokratis di bawah kekuasaan Ikhwanul Muslimin. (ahram.org.eg)