PBB Akan Bahas Resolusi Prinsip Penyelesaian Perang di Ukraina

PBB, SATUHARAPAN.COM - Para pendukung Ukraina telah mengedarkan resolusi yang diusulkan untuk diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang beranggotakan 193 orang pada malam peringatan pertama invasi Rusia ke tetangganya yang lebih kecil. Resolusi ini menegaskan perlunya perdamaian yang menjamin “kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan keutuhan wilayah Ukraina”.

Draf tersebut, yang diperoleh hari Jumat (10/2) oleh The Associated Press, berjudul “Prinsip-prinsip yang mendasari perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.”

Resolusi yang diusulkan lebih luas dan kurang rinci daripada rencana perdamaian 10 poin yang diumumkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, pada pertemuan puncak Kelompok 20 ekonomi utama bulan November. Ini adalah keputusan yang disengaja oleh Ukraina dan para pendukungnya untuk mencoba mendapatkan dukungan maksimum ketika dilakukan pemungutan suara, kata diplomat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama karena diskusi bersifat pribadi.

Juru bicara Majelis Umum PBB, Paulina Kubiak, mengatakan pada hari Jumat bahwa sesi darurat Majelis Umum tentang Ukraina yang diaktifkan kembali akan dimulai pada sore hari tanggal 22 Februari.

Wakil menteri luar negeri Ukraina mengatakan bulan lalu bahwa Zelenskyy ingin datang ke PBB untuk peringatan itu, tetapi para diplomat mengatakan kemungkinan akan ada serangan besar baru Rusia dapat membuatnya tetap di rumah.

Majelis Umum telah menjadi badan PBB terpenting yang berurusan dengan Ukraina karena Dewan Keamanan, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, lumpuh karena hak veto Rusia. Tidak seperti dewan, tidak ada veto di majelis, tetapi sementara lima resolusi sebelumnya tentang Ukraina penting sebagai cerminan opini dunia, resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum.

Pertemuan Dewan Keamanan

Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada 24 Februari, peringatan invasi. Diplomat Rusia dan Ukraina akan berada di meja yang sama, karena mereka telah menghadiri lusinan pertemuan sejak invasi, tetapi tidak akan ada hasil.

Rancangan resolusi yang didukung Ukraina untuk peringatan itu diedarkan hari Kamis malam ke semua negara anggota PBB kecuali Rusia dan sekutunya, Belarusia, dan negosiasi tentang teks itu dimulai Jumat sore, kata para diplomat.

Ini menggarisbawahi kebutuhan untuk mencapai “perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi” di Ukraina “sesegera mungkin” sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Piagam tersebut menyatakan bahwa semua negara anggota PBB “harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” dan harus menyelesaikan perselisihan secara damai.

Rancangan tersebut meminta negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional “untuk menggandakan dukungan bagi upaya diplomatik” untuk mencapai perdamaian dengan syarat-syarat tersebut.

Resolusi yang diusulkan menegaskan kembali permintaan Majelis Umum sebelumnya bahwa Rusia “segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya” dari perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Dan itu menegaskan kembali bahwa tidak ada wilayah yang diperoleh dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang akan dianggap legal.

Rancangan tersebut menuntut agar semua tawanan perang, tahanan dan interniran diperlakukan sesuai dengan konvensi Jenewa dan menyerukan “pertukaran penuh” tawanan perang, pembebasan orang-orang yang ditahan secara tidak sah, “dan kembalinya semua interniran dan warga sipil yang dipindahkan dan dideportasi secara paksa, termasuk anak-anak.”

Resolusi yang diusulkan mendesak semua negara “untuk bekerja sama dalam semangat solidaritas untuk mengatasi dampak global perang terhadap ketahanan pangan, energi, keuangan, lingkungan, serta keamanan dan keselamatan nuklir.”

Beberapa Resolusi tentang Ukraina

Resolusi ini menyesalkan “konsekuensi hak asasi manusia dan kemanusiaan yang mengerikan dari agresi terhadap Ukraina, termasuk serangan terus-menerus terhadap infrastruktur kritis di seluruh Ukraina dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga sipil.” Dan itu akan menyerukan kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional tentang perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil.

Rencana 10 poin Zelenskyy jauh lebih spesifik, termasuk membentuk pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan perang Rusia, membangun arsitektur keamanan Eropa-Atlantik dengan jaminan untuk Ukraina, memulihkan infrastruktur listrik Ukraina yang rusak, dan memastikan keamanan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di Zaporizhzhia.

Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 12 Oktober mengutuk "upaya aneksasi ilegal" Rusia atas empat wilayah Ukraina dan menuntut pembalikan segera mendapat suara tertinggi dari lima resolusi: 143 mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain.

Resolusi pertama yang diadopsi oleh majelis pada 2 Maret 2022, beberapa hari setelah invasi, menuntut gencatan senjata dan penarikan semua pasukan Rusia segera dan perlindungan untuk semua warga sipil dan menerima suara yang kuat: 141 mendukung, lima menolak, dan 35 abstain.

Tiga pekan kemudian, pada 24 Maret, majelis memberikan suara 140: mendukung, lima menolak, dan 38 abstain pada resolusi yang menyalahkan Rusia atas krisis kemanusiaan Ukraina dan mendesak gencatan senjata segera dan perlindungan bagi jutaan warga sipil dan rumah, sekolah, dan rumah sakit yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. .

Tetapi majelis memilih dengan selisih yang jauh lebih kecil pada 7 April untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa atas tuduhan tentara Rusia di Ukraina terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang oleh Amerika Serikat dan Ukraina disebut sebagai kejahatan perang. Pemungutan suara itu adalah 93 mendukung, 24 menolak, dan 58 abstain.

Dan resolusi terakhirnya yang diadopsi pada 14 November menyerukan agar Rusia dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional dengan menginvasi Ukraina, termasuk dengan membayar ganti rugi atas kerusakan yang meluas di negara itu dan bagi warga Ukraina yang terbunuh dan terluka selama perang disetujui dengan pemungutan suara yang sama: 94 mendukung, 14 menolak dan 73 abstain. (AP)

Editor : Sabar Subekti