PBB: Cegah Anak Terlibat Konflik Bersenjata

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk Anak dan Konflik Bersenjata Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Leila Zerrougui, meminta sejumlah negara segera mencegah perekutan anak-anak dalam konflik bersenjata, Senin, (17/6), di markas besar PBB. Praktek melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata akan merampas hak dasar anak dan memiliki dampak fisik dan psikologis bagi perkembangan anak.

Seperti dilansir un.org, sekjen perempuan itu menanggapi situasi konflik bersenjata yang terjadi di 21 negara, termasuk daerah konflik pemerintahan yang melibatkan Lord’s Resistance Army (LRA) atau Tentara Perlawanan Tuhan, Democratic Republic of the Congo (DRC) atau Republik Demokratik Kongo, Central African Republic (CAR) atau Republik Afrika Tengah, dan Sudan Selatan.

Kelompok-kelompok itu melanggar hukum internasional karena terlibat dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak, melalukan kekerasan seksual terhadap anak, membunuh dan melukai masa muda mereka. Kekerasan kepada anak terus berulang karena militer menyerang sekolah, rumah sakit, dan mengancam hidup seseorang yang seharusnya dilindungi.

Negara Mali, Afrika Barat, menjadi sorotan pertama Leila Zerrogui, yang pernah menjabat sebagai hakim remaja dan hakim tingkat pertama tahun 1980 hingga 1986. Menurutnya, anak-anak di Mali direkrut menjadi anggota kelompok bersenjata yang aktif di daerah Utara.

"Saya mengimbau kepada pemerintah Mali untuk merawat anak-anak sesuai dengan standar internasional," ujar Ibu, yang memperjuangan hak-hak dan perlindungan anak laki-laki dan perempuan yang terkena dampak konflik bersenjata.

Wanita kelahiran 1956 ini juga mengatakan, bahwa kantornya akan meluncurkan kampanye untuk mengakhiri hubungan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata di negara berkonflik pada tahun 2016.

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif untuk Pendanaan Anak PBB, The United Nations Children's Fund (UNICEF), Yoka Brandt menekankan bahwa ada dampak fisik dan psikologis yang mengganggu proses perkembangan anak-anak dari penggunaan senjata dan kekerasan.

"Mereka merampas hak dasar anak, seperti sekolah dan masalah kesehatan. Dengan tidak adanya perawatan medis, maka cedera mereka dapat menjadi cacat seumur hidup," ujar pejabat UNICEF yang bergabung dengan PPB sejak Februari 2012.

Sekjen untuk Operasi Penjaga Perdamaian PBB, Hervé Ladsous, memprioritaskan untuk melakukan negosiasi dan mengakhiri perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata, serta memberdayakan para pasukan penjaga perdamaian agar dapat melindungi anak dan tanggap pada setiap masalah anak yang mereka temui di lapangan.

Dalam rapat Dewan Keamanan PBB kali ini, 15 Negara sangat perihatin atas konflik bersenjata yang masih melibatkan anak-anak. Dewan PBB sepakat untuk menghentikan para pelaku pelanggaran dan berkomitmen untuk menghentikan keterlibatan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

Editor : Yan Chrisna