PBB Desak Keprihatinan Dunia untuk Krisis Burundi

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa  (OHCHR) PBB, Ra'ad Zeid Al Hussein,  mendesak masyarakat internasional untuk bertindak  dan memiliki sikap tegas dan damai terkait  situasi di Burundi, agar penduduk negara tersebut terhindar situasi mencekam yakni perang saudara yang mengkhawatirkan.

“Situasi di Burundi saat ini mudah terpecah belah dan penduduk negara ini di ambang jatuh ke perang saudara,” kata Ra'ad Zeid Al Hussein seperti diberitakan situs resmi OHCHR, hari Minggu (20/12).

“Situasi sudah genting, saat ini situasi di Burundi membutuhkan respon yang kuat dan tegas dari masyarakat internasional. Bulan lalu, saya menelepon Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan semua tindakan yang mungkin untuk menghentikan kekerasan saat ini dan mencegah konflik regional, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset,” kata Ra'ad Zeid Al Hussein.  

Raad menjelaskan pembantaian yang terjadi dalam beberapa  pekan terakhir belum dapat dikonfirmasi kebenarannya, dan sejauh mana kekerasan dan intimidasi dilakukan, namun Raad berpandangan bahwa kekerasan dan intimidasi yang dilakukan sama artinya dengan mengembalikan negara kepada masa lalu

Catatan OHCHR menyebut setidaknya 400 orang telah tewas sejak 26 April 2015 dan korban tewas lebih banyak daripada angka tersebut. Di antara mereka, jumlah orang yang akan dieksekusi mati berpotensi bertambah, karena sedikitnya 3.496 orang ditangkap sehubungan dengan krisis politik saat ini.

Banyak aktivis hak asasi manusia dan wartawan independen telah meninggalkan negara itu atau bersembunyi. Saat ini tercatat lebih kurang 220.000 orang telah mengungsi.  

Ra'ad  memperingatkan terhadap risiko perang saudara kepada jatuhnya nilai-nilai kemanusaain dan  negara-negara tetangga Burundi diajak memainkan peran konstruktif untuk memungkinkan penurunan konflik.

“Saat ini mendesak  untuk memonitor perbatasan dengan negara tetangga. Kita harus menempuh semua langkah–sesuai dengan aturan hukum hak asasi manusia internasional–untuk menghentikan aliran senjata ke Burundi. Penggunaan pesawat harus dipertimbangkan sebagai metode untuk melaksanakan pemantauan ini,” kata Raad.

Dalam upaya mengatasi Krisis di Burundi, seperti diberitakan Kenya Star, hari Minggu (20/12) Uni Afrika (AU) dijadwalkan mengadakan pertemuan pada bulan Januari 2016 dalam upaya untuk menemukan solusi untuk krisis yang sedang berlangsung di Burundi.

Ketua Pertahanan Parlemen dan Komite Hubungan Luar Negeri AU, Ndung'u Gethenji, menyebut Dewan Keamanan dan Perdamaian  AU akan mengejar dialog antara pihak yang bertikai di negara itu untuk menjamin perdamaian dipulihkan.

“AU akan mengejar dialog untuk memastikan normal dipulihkan dan bahwa pilihan politik rakyat Burundi dihormati," kata Gethenji, yang juga Anggota Parlemen.

Gethenji melaporkan bahwa AU akan mengerahkan  lebih kurang  5.000 pasukan perdamaian yang kuat menjaga perdamaian berlaku di Burundi menjelang pertemuan Januari untuk memastikan perdamaian dan keamanan warga terjamin.

Di sisi lain, Presiden  Burundi  Pierre Nkurunziza menentang misi menjaga perdamaian, Nkuruninza bersikeras pemerintahnya dapat menjinakkan krisis yang sejauh ini telah memakan korban nyawa lebih dari 400 orang tewas. (ohchr.org/the-star.co.ke).

Editor : Eben E. Siadari