PBB Desak Operasi Militer Terhadap Rohingya Dihentikan

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Kamis (16/11) mendesak otoritas Myanmar untuk mengakhiri operasi militer terhadap muslim Rohingya, dalam sebuah resolusi yang diterapkan meskipun mendapat oposisi dari Tiongkok, Rusia dan beberapa negara lainnya.

Komite HAM Majelis Umum sepakat mendukung langkah yang diajukan negara-negara muslim dengan 135 suara melawan 10, dengan 26 negara abstain.

Negara-negara PBB mengatakan mereka "sangat terkejut" dengan kekerasan dan "semakin terkejut dengan penggunaan kekuatan yang tidak sepadan oleh pasukan Myanmar" terhadap Rohingya.

Resolusi yang dirancang Organisasi Kerja Sama Islam meminta pemerintah memberikan akses kepada petugas bantuan, menjamin kepulangan semua pengungsi dan memberikan status kependudukan penuh kepada Rohingya.

Mereka meminta agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang utusan khusus ke Myanmar.

Selain Rusia dan Tiongkok, Kamboja, Filipina, Laos dan Vietnam menolak langkah tersebut, begitu juga halnya denga Suriah, Zimbabwe, Belarusia dan juga Myanmar.

Langkah tidak mengikat itu saat ini diserahkan kepada majelis untuk disidangkan bulan depan, demikian AFP. (Antara)

Editor : Melki Pangaribuan