PBB: Integrasikan Pembangunan dengan Perspektif, Kebutuhan dan Hak Masyarakat Adat

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM –  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon meminta negara-negara anggota PBB untuk menggabungkan hak, perspektif dan kebutuhan masyarakat adat (indigenous people) dalam agenda pembangunan, terutama pasca 2015.

Ban Ki-moon mengatakan hal itu berkaitan dengan tanggal 9 Agustus sebagai International Day of the World’s Indigenous people. Dia menyebutkan pasca 2015 agenda pembangunan harus sudah memasukkan hak, perspektif, dan kebutuhan masyarakat adat.

Konferensi Dunia tahun depan mengenai Masyarakat Adat menawarkan kesempatan untuk memajukan masyarakat adat di mana-mana. “Saya mendorong negara anggota untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat adat, terutama marginalisasi dan eksklusi mereka, dengan menghormati semua komitmen,” kata dia.

“Mari kita bekerja sama untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat dan mendukung aspirasi mereka. Mari kita menciptakan dunia yang menghargai kekayaan keragaman manusia dan memelihara potensi yang bisa mereka tawarkan,” kata dia menegaskan.

Dalam penjelasannya, dia mengatakan, pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, kami menyoroti pentingnya menghormati perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan konstruktif lainnya antara negara dengan warga negara mereka dan masyarakat adat.

Pengaturan konsensus  tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan dan nilai-nilai mereka. Dan sangat penting untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak mereka dalam membangun kerangka visi politik, serta menghormati budaya yang berbeda untuk hidup berdampingan secara harmonis.

5.000 Kelompok

Ban menyebutkan bahwa masyarakat adat merupakan keragaman yang luar biasa. Lebih dari 5.000 kelompok masyarakat adat hidup di 90 negara. Populasi mereka lebih dari lima persen dari populasi dunia, atau sekitar 370 juta orang.

Sangat penting untuk berusaha memperkuat kemitraan dengan masyarakat adat yang akan membantu melestarikan semangat budaya mereka dengan memfasilitasi program pengurangan kemiskinan, inklusi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita harus menjamin partisipasi masyarakat adat, perempuan dan pria,  dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Ini termasuk diskusi tentang mempercepat tindakan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dan mendefinisikan agenda pembangunan pasca-2015,” kata dia.

Masyarakat adat  telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka menghendaki pembangunan yang memperhitungkan budaya, identitas dan hak mereka, serta untuk menentukan prioritas mereka sendiri. “Oleh karena itu, agenda pembangunan pasca-2015 perlu menggabungkan hak, perspektif dan kebutuhan masyarakat adat,” kata dia.

Editor : Sabar Subekti