PBB: Kelaparan Akut Ancam Negara Bagian Rakhine, Myanmar

PBB, SATUHARAPAN.COM-Negara bagian Rakhine di Myanmar, tempat tinggal minoritas Rohingya dan dilanda konflik antara pasukan pemerintah dan kelompok etnis yang kuat, dapat menghadapi bencana kelaparan akut yang mengancam, badan pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan dalam sebuah laporan baru.

Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan dalam laporan yang dikeluarkan pada hari Kamis (7/11) bahwa "badai yang sempurna sedang terjadi" yang telah menempatkan Rakhine barat "di jurang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Laporan itu menunjukkan serangkaian perkembangan yang saling terkait, termasuk pembatasan barang dari tempat lain di Myanmar dan negara tetangga Bangladesh, tidak adanya pendapatan bagi penduduk, hiperinflasi, produksi pangan yang berkurang secara signifikan, dan kurangnya layanan penting serta jaring pengaman sosial.

Akibatnya, UNDP mengatakan, "populasi yang sudah sangat rentan mungkin berada di ambang kehancuran dalam beberapa bulan mendatang."

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha telah lama menganggap minoritas Muslim Rohingya sebagai "Bengali" dari Bangladesh meskipun keluarga mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi. Hampir semuanya telah ditolak kewarganegaraannya sejak 1982.

Pada bulan Agustus 2017, serangan oleh kelompok pemberontak Rohingya terhadap personel keamanan Myanmar memicu kampanye brutal oleh militer yang menyebabkan sedikitnya 740.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Militer dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah. Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada tahun 2021 dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, gerilyawan pro demokrasi dan angkatan bersenjata etnis minoritas telah berupaya menggulingkan militer dari kekuasaan.

November lalu, Tentara Arakan, yang menuntut otonomi dari pemerintah pusat Myanmar, memulai serangan terhadap militer di Rakhine dan telah menguasai lebih dari separuh kotamadya. Tentara Arakan, yang merupakan sayap bersenjata lengkap dari gerakan etnis minoritas Rakhine, juga merupakan anggota aliansi kelompok etnis bersenjata yang berusaha menggulingkan militer.

Laporan UNDP mengatakan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan lembaga tersebut pada tahun 2023 dan 2024, "ekonomi Rakhine telah berhenti berfungsi, dengan sektor-sektor penting seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi hampir terhenti."

Dengan pasar domestik dan internasional yang tidak lagi dapat diakses karena blokade, UNDP mengatakan pendapatan masyarakat menurun karena mereka tidak dapat mengekspor barang, dan pekerjaan pertanian menghilang karena alasan yang sama.

Selain itu, katanya, impor semen telah dihentikan, yang menyebabkan "kenaikan harga selangit" dan menutup industri konstruksi, yang merupakan salah satu pemberi kerja utama.

Laporan yang berjudul "Rakhine: Kelaparan yang Akan Terjadi" itu mengatakan, "Rakhine bisa segera menghadapi kelaparan akut."

"Prediksi menunjukkan bahwa produksi pangan dalam negeri hanya akan memenuhi 20% kebutuhannya pada Maret-April 2025," kata UNDP. "Produksi beras dalam negeri anjlok karena kurangnya benih, pupuk, kondisi cuaca buruk, peningkatan tajam jumlah pengungsi internal yang tidak dapat lagi bercocok tanam, dan meningkatnya konflik," kata badan PBB itu. "Hal ini, bersama dengan penghentian hampir total perdagangan internal dan eksternal, akan menyebabkan lebih dari dua juta orang berisiko kelaparan."

UNDP menyerukan tindakan segera untuk mengizinkan barang dan bantuan kemanusiaan masuk ke Rakhine, memungkinkan akses tanpa hambatan bagi pekerja bantuan dan memastikan keselamatan mereka, dan segera menyediakan sumber daya keuangan untuk memungkinkan sektor pertanian pulih.

“Tanpa tindakan segera, 95% penduduk akan kembali ke mode bertahan hidup, harus berjuang sendiri di tengah penurunan drastis produksi dalam negeri, harga yang meroket, pengangguran yang meluas, dan meningkatnya ketidakamanan,” UNDP memperingatkan.

“Dengan ditutupnya rute perdagangan dan pembatasan bantuan yang ketat, Rakhine berisiko menjadi zona yang sepenuhnya terisolasi dengan penderitaan manusia yang mendalam,” kata badan PBB tersebut. (AP)

Editor : Sabar Subekti