UU Baru Izinkan Israel Deportasi Anggota Keluarga Penyerang 7 Oktober

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Parlemen Israel mengesahkan undang-undang pada Kamis (7/11) dini hari yang akan mengizinkannya untuk mendeportasi anggota keluarga penyerang Palestina, termasuk warga negaranya sendiri, ke Jalur Gaza yang dilanda perang atau lokasi lain.

Undang-undang tersebut, yang diperjuangkan oleh anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutu sayap kanannya, disahkan dengan suara 61-41. Namun, para ahli hukum mengatakan bahwa setiap upaya untuk menerapkan undang-undang tersebut kemungkinan akan menyebabkannya dibatalkan oleh pengadilan Israel.

Undang-undang tersebut akan berlaku bagi warga negara Palestina di Israel dan penduduk Yerusalem Timur yang dianeksasi yang mengetahui tentang serangan anggota keluarga mereka sebelumnya atau yang "menyatakan dukungan atau identifikasi dengan tindakan terorisme."

Mereka akan dideportasi, baik ke Jalur Gaza atau lokasi lain, untuk jangka waktu tujuh hingga 20 tahun.

Perang Israel-Hamas masih berkecamuk di Gaza, tempat puluhan ribu orang terbunuh dan sebagian besar penduduk telah mengungsi secara internal, seringkali beberapa kali. Tidak jelas apakah undang-undang tersebut akan berlaku di Tepi Barat yang diduduki, tempat Israel telah memiliki kebijakan lama untuk menghancurkan rumah-rumah keluarga penyerang, yang oleh para kritikus dikecam sebagai hukuman kolektif.

Warga Palestina telah melakukan sejumlah serangan penusukan, penembakan, dan penabrakan mobil terhadap warga Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Oded Feller, penasihat hukum untuk Asosiasi Hak Sipil di Israel, menolak undang-undang tersebut sebagai "omong kosong populis." Dia mengatakan undang-undang itu tidak mungkin diterapkan, karena tidak ada cara hukum bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengirim warga negara Israel ke negara lain atau ke Gaza.

Organisasinya tidak berencana untuk menentang undang-undang tersebut kecuali pihak berwenang mencoba menegakkannya, dalam hal ini ia berharap setiap gugatan pengadilan akan berhasil.

Eran Shamir-Borer, seorang peneliti senior di Institut Demokrasi Israel dan mantan pakar hukum internasional untuk militer Israel, setuju bahwa undang-undang tersebut kemungkinan akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ia mengatakan bahwa jika seorang penduduk Yerusalem timur dideportasi berdasarkan undang-undang tersebut, hal itu dapat dilihat oleh banyak orang di komunitas internasional sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa Keempat, karena mereka memandang daerah tersebut sebagai wilayah pendudukan, meskipun Israel tidak.

Deportasi warga negara Israel dapat dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran hak konstitusional mereka berdasarkan hukum Israel, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia mereka berdasarkan hukum internasional, katanya.

Undang-undang tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk hukuman kolektif dan diskriminatif, karena tampaknya hanya berlaku untuk warga negara dan penduduk Arab, dan tidak untuk anggota keluarga orang Yahudi yang dihukum berdasarkan undang-undang terorisme.

“Intinya, ini sepenuhnya tidak konstitusional dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai inti Israel,” kata Shamir-Borer.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, seorang pemimpin pemukim Yahudi Tepi Barat yang juga pernah dihukum karena kejahatan terorisme sebagai aktivis politik beberapa tahun lalu, memuji undang-undang baru tersebut, seraya mencatat bahwa seorang anggota partai Jewish Power miliknya termasuk di antara para sponsor. “Jewish Power tengah mengukir sejarah!” tulisnya di X.

Israel merebut Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967 — wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka. Israel menarik para pemukim dan tentara dari Gaza pada 2005, tetapi telah menduduki kembali sebagian wilayah tersebut sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu perang.

Israel mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Warga Palestina di sana memiliki tempat tinggal tetap dan diizinkan untuk mengajukan kewarganegaraan, tetapi sebagian besar memilih untuk tidak melakukannya, dan mereka yang melakukannya menghadapi serangkaian kendala.

Warga Palestina yang tinggal di Israel mencakup sekitar 20% dari populasi negara tersebut. Mereka memiliki kewarganegaraan dan hak untuk memilih tetapi menghadapi diskriminasi yang meluas. Banyak juga yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan mereka yang tinggal di wilayah tersebut dan sebagian besar bersimpati dengan perjuangan Palestina.

Hukuman bagi Anak Usia 12 dan 14 Tahun

Undang-undang kedua yang disahkan pada hari Kamis mengizinkan anak di bawah umur antara usia 12 dan 14 tahun untuk dijatuhi hukuman penjara karena pembunuhan atau percobaan pembunuhan berdasarkan undang-undang terorisme, meskipun mereka harus ditahan di fasilitas yang aman sebelum dipindahkan ke penjara pada usia 14 tahun.

Sebelumnya, anak di bawah umur pada usia tersebut tidak diizinkan untuk dijatuhi hukuman penjara, menurut Adalah, sebuah kelompok advokasi hukum. Mereka mengklaim undang-undang tersebut dimotivasi oleh "balas dendam" dan mengatakan undang-undang tersebut akan memengaruhi warga negara Palestina di Israel dan penduduk Yerusalem timur.

Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sudah dapat dijatuhi hukuman sejak usia 12 tahun berdasarkan undang-undang militer Israel di wilayah tersebut, kata Adalah. (AP)

Editor : Sabar Subekti