PBB: Libya dalam Ancaman Perang Saudara Besar-besaran

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu  (27/8) mengeluarkan resolusi menjatuhkan sanksi terhadap milisi dan para pendukung politik yang memicu meningkatnya perang di Libya.

Resolusi disetujui secara bulat oleh 15 negara anggota, dan menyerukan gencatan senjata segera, serta memperketat embargo senjata kepada kelompok milisi Libya. Resolusi juga meminta para ahli untuk menyusun daftar nama warga Libya yang akan menjadi target sanksi.

Libya jatuh lebih dalam pada kekacauan selama beberapa pekan terakhir akibat persaingan pada faksi  yang mendukung perdana menteri  dan majelis. Konflik sektarian dan politik terus terjadi di Libya setelah jatuhnya Moamar Kadhafi pada 2011.

Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab terus menyerukan serangan udara terhadap kelompok Islamis.  Para milisi Islamis baru-baru ini  merebut bandara Tripoli, dan membuat konflik makin panas di sana.

Kepala misi PBB di Libya, Tarek Mitri, mengatakan kepada dewan bahwa bentrokan terjadi  dalam beberapa hari terakhir dengan intensitas yang belum pernah terjadi  dan sangat memprihatinkan.

Duta besar Libya di PBB, Ibrahim Dabbashi,  memperingatkan bahwa situasiitu  mungkin memicu perang saudara besar-besaran, kata kantor berita AFP.

"Saya selalu mengesampingkan kemungkinan perang saudara,  tetapi situasi sekarang telah berubah," kata dia, dan mengutip bentrokan di Tripoli sebagai situasi yang menimbulkan mengkhawatirkan baru.

Mitri, yang mengakhiri mandatnya sebagai utusan PBB untuk Libya, mengatakan bahwa di Tripoli telah terjadi gelombang pengungsian warga yang melarikan diri pertempuran. Sekitar 100.000 orang mengungsi di dalam negeri,  dan 150.000 lainnya mengungsi ke luar negeri, termasuk buruh migran.

Dia memperingatkan adanya bahaya bagi  Libya dan sekitarnya, sementara kapasitas pemerintah yang sangat terbatas untuk memulihkan ketertiban dan mengatasi ancaman milisi yang bersenjata berat.

Memotong Aliran Senjata

Dalam resolusinya, DK menyatakan menggunakan sanksi  dengan target untuk stabilitas di Libya dan melawan orang-orang dan entitas yang mengancam, menghambat atau melemahkan  stabilitas dalam menyelesaikan proses transisi politik.

Sanksi ini dikhususkan pada pelanggaran hak asasi manusia, serangan pada pelabuhan Libya, misi asing dan bangunan pemerintah, serta ekspor ilegal minyak mentah yang mendukung pemberontak dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum dengan sanksi.

Komite sanksi akan bertemu pekan depan untuk menyusun daftar warga Libya yang bisa menghadapi pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Duta besar Libya menggambarkan resolusi itu sebagai "tonggak yang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada pihak yang terlibat konflik." Namun masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencegah Libya masuk jurang konflik.

Duta Besar Inggris, Mark Lyall Grant, di mana Inggris memegang jabatan Presiden Dewan Keamanan, mengatakan bahwa sanksi  itu sebagai langkah untuk memotong aliran senjata pada para milisi..

Dewan Keamanan juga  mendorong negara-negara Arab dan negara-negara lain untuk mendukung diakhirinya pertempuran dan mendorong para pihak pada proses dialog.

Tentang serangan udara oleh Mesir dan UAE di Libya, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, pada Selasa (26/8) mengatakan bahwa intervensi militer yang ditujukan untuk menghalangi kemajuan Islamis, akan membantu.

"Kami percaya bahwa pelaku luar harus menahan diri melakukan intervensi atau mendukung salah satu pelaku bersenjata yang terlibat dalam pertempuran di Libya," kata dia.