PBB: Satu Juta Warga Myanmar Menjadi Pengungsi

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Badan bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan jumlah orang yang mengungsi di Myanmar yang dilanda perselisihan untuk pertama kalinya melebihi satu juta, dengan lebih dari setengah total kehilangan rumah setelah pengambilalihan militer tahun lalu.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan dalam sebuah laporan bahwa situasi yang sudah kritis sedang diperburuk oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara pemerintah militer dan lawan-lawannya, kenaikan harga komoditas penting, dan datangnya musim hujan, sementara pendanaan untuknya upaya bantuan sangat tidak memadai. Laporannya mencakup situasi hingga 26 Mei.

Militer telah menghalangi atau menolak akses independen ke daerah-daerah yang tidak berada di bawah kendalinya, sehingga menghambat upaya bantuan.

Tentara Myanmar pada Februari tahun lalu merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, yang memicu protes damai yang meluas. Ketika mereka dilumpuhkan dengan kekuatan mematikan oleh tentara dan polisi, oposisi tanpa kekerasan berubah menjadi perlawanan bersenjata, dan negara itu tergelincir ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang saudara.

OCHA mengatakan bahwa pertempuran baru-baru ini meningkat. “Dampaknya terhadap warga sipil semakin buruk setiap hari dengan seringnya serangan tanpa pandang bulu dan insiden yang melibatkan bahaya ledakan, termasuk ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang,” kata laporan itu.

Dikatakan bahwa lebih dari 694.300 orang telah mengungsi dari rumah mereka sejak pengambilalihan oleh tentara, dengan ribuan orang tercerabut untuk kedua atau ketiga kalinya, dan diperkirakan 346.000 orang terlantar akibat pertempuran sebelum pengambilalihan tahun lalu, sebagian besar di daerah perbatasan yang dihuni oleh etnis minoritas.  Ini kelompok yang telah berjuang untuk otonomi yang lebih besar selama beberapa dekade.

Laporan itu juga mengatakan sekitar 40.200 orang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga sejak pengambilalihan dan lebih dari 12.700  "properti sipil," termasuk rumah, gereja, biara dan sekolah diperkirakan telah dihancurkan.

Hingga akhir kuartal pertama tahun ini, bantuan kemanusiaan mencapai 2,6 juta orang di Myanmar, atau 41% dari 6,2 juta orang yang ditargetkan, kata OCHA. Total populasi negara ini lebih dari 55 juta.

Tapi  laporan itu memperingatkan Rencana Tanggap Kemanusiaan Myanmar tahun ini hanya 10% yang didanai sejauh ini, kurang dari US$740 juta.

Seorang pejabat Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali pemerintah militer mengatakan pada hari Rabu di sebuah konferensi pers di ibukota Myanmar, Naypyitaw, bahwa pemerintah mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada lebih dari 130.000 orang terlantar dari Mei 2021 hingga 27 Mei tahun ini.

Pejabat itu, yang kesaksiannya disiarkan tetapi tidak disebutkan namanya, mengatakan 1.255 rumah dan lima bangunan keagamaan dibakar atau dihancurkan dalam pertempuran antara tentara dan milisi perlawanan setempat, dan akibatnya menerima bantuan pemerintah untuk pembangunan kembali.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan bulan lalu bahwa jumlah orang di seluruh dunia yang terpaksa melarikan diri dari konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan penganiayaan telah melampaui angka 100 juta untuk pertama kalinya dalam catatan. Itu lebih dari 1% dari populasi global dan terdiri dari pengungsi dan pencari suaka serta orang-orang yang terlantar di dalam negara mereka sendiri karena konflik.

Kekerasan dan konflik di negara-negara termasuk Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan, dan Republik Demokratik Kongo telah mendorong totalnya menjadi hampir 90 juta pada akhir tahun lalu. Perang di Ukraina mendorong angka tersebut melewati angka 100 juta.

Pusat Pemantauan Pemindahan Internal, sebuah organisasi non-pemerintah independen yang berbasis di Jenewa, mengatakan 53,2 juta orang mengungsi di negara mereka sebagai akibat dari konflik dan kekerasan pada 31 Desember. (AP)

Editor : Sabar Subekti