PBB Serukan Kerja Sama Tangani Migran Hilang di Laut

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM – Farhan Haq, Deputi Juru Bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjelaskan bahwa negara-negara di kawasan Asia melakukan pendekatan komprehensif mengatasi migran yang tenggelam atau hilang saat melintas batas.

“Saat ini gelombang pelayaran untuk perjalanan laut sangat berbahaya khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara, dan  satu-satunya cara untuk mengurangi hilangnya nyawa di laut adalah dengan bekerja sama pada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Haq dalam  pertemuan yang dihelat PBB untuk pengentasan masalah migran di Asia, di Bangkok, hari Sabtu (5/12) seperti diberitakan Xinhua.

Dalam konferensi tersebut dihadiri delegasi dari lebih dari 20 negara dan organisasi internasional, mereka  bertemu  dalam dua agenda  Khusus tentang Migrasi di Samudera Hindia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Perlindungan Internasional  Badan Perlindungan Pengungsi PBB Volker Turk mengatakan bahwa dengan belum pernah terjadi sebelumnya 60 juta pengungsi saat ini, telah menjadi jelas bahwa memaksa isu perpindahan adalah fenomena global yang tidak dapat dielakkan lagi oleh setiap negara.

Sejak tahun 2014, kata Haq, lebih kurang 95.000 orang telah melakukan perjalanan berbahaya di Teluk Benggala dan Laut Andaman, dengan lebih dari 1.100 orang meninggal di laut dan ratusan lainnya yang ditemukan terkubur di kuburan massal tanpa identitas dan batu nisan.

Beberapa hari sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Migrasi Internasional (IOM), William Lacy Swing  mengatakan Asia Tenggara membutuhkan saluran migrasi yang berbadan hukum dalam rangka  membantu penumpasan penyelundupan manusia.

 IOM mengeluarkan pendapat itu beberapa hari setelah pihaknya mendesak dilakukannya upaya untuk mencegah bencana tahun ini terulang, yaitu saat ratusan pengungsi hilang di laut atau tewas di hutan. 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)  bulan lalu membentuk masyarakat ekonomi untuk membebaskan modal dan perdagangan, namun membatasi aturan pergerakan buruh, meskipun kawasan itu memiliki jutaan pekerja migran.

"Jika pihak berwenang yang mengeluarkan visa tidak dapat memberikan jalan bagi mereka untuk medapatkan pekerjaan, tentunya mereka akan mendatangi penyelundup dan membayar sejumlah uang,” Lacy Swing menambahkan.  (xinhuanet.com).

Editor : Bayu Probo