PBB: Tak Boleh Intervensi Militer ke Suriah Tanpa Persetujuan Dewan Keamanan PBB
NEW YORK, SATUHARAPAN.COM Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon menegasakan bahwa tidak boleh ada intervensi militer ke Suriah tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Ban mengatakan hal itu di markas besar PBB di New York, Selasa (3/9) waktu setempat, sebelum menuju ke St Petersburg, Rusia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Dia mengimbau agar setiap keputusan yang dibuat untuk masalah Suriah dilakukan dalam kerangka Piagam PBB.
Perang saudara di Suriah telah berlangsung hampir tiga tahun dan menewaskan lebih dari 200.000 orang dengan dua juta warganya mengungsi. Penggunaan senjata kimia, khususnya pada 21 Agustus lalu mengundang reaksi dan kecaman internasional, dan mendorong sejumlah negara Barat, khususnya Amerika Serikat, akan melakukan intervensi militer.
Ban Ki-moon menegaskan bahwa penggunaan kekuatan yang sah oleh negara anggota PBB hanya bila dalam kaitan mempertahanan diri sesuai dengan Pasal 51 dari Piagam PBB, dan / atau ketika Dewan Keamanan menyetujui tindakan tersebut.
Pernyataan Ban ini mengingatkan AS untuk tidak bertindak tanpa persetujuan DK PBB. Sementara PBB sendiri menunggu hasil pengujian sampel tentang penggunaan senjata kimia. Tim penyelidik PBB tengah bekerja sepanjang waktu untuk mempercepat analisis sampel dari Suriah, kata Ban.
Dia menegaskan anggota DK PBB untuk bersatu dan mengembangkan respons yang tepat atas tuduhan penggunaan senjata kimia yang didasarkan pada bukti yang benar. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris, dan ada 10 negara lain sebagai anggota tidak tetap.
Masalah Yang Lebih Besar
Ban bahkan menyebutkan bahwa masalah ini lebih besar daripada konflik di Suriah. Ini adalah tentang tanggung jawab kita bersama untuk umat manusia, kata dia menegaskan.
"Saya mencatat argumen tindakan untuk mencegah penggunaan senjata kimia pada masa depan," kata Sekjen PBB. "Pada saat yang sama, kita harus mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan hukuman pada upaya untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, dan memfasilitasi resolusi konflik melalui politik."
Ban akan membahas perkembangan di Suriah dengan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT G20. (un.org)
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...