Pidato Pertama Presiden: Mesir Tidak Akan Kembali pada Rezim Lama

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Presiden Sementara Mesir, Adly Mansour menyatakan menolak pandangan bahwa rezim Hosni Mubarak akan membali berkuasa di Mesir. "Tidak ada kekuatan yang bisa memutar kembali waktu, baik untuk rezim sebelumnya atau yang sebelumnya," kata dia.

Mansour justru mengritik pemerintahan Mohammed Morsi yang meniru rezim Mubarak, tetapi dengan dasar agama. "Apa yang terjadi setelah 25 Januari (revolusi Mesir Januari 2011) adalah sebuah upaya untuk menciptakan tiruan dari rezim sebelumnya (rezim Mubarak) tapi dengan nada religius," kata dia.

Hal itu dikatakan Adly Mansour, sebagai penampilannya yang pertama dalam wawancara televisi  sejak menjabat sebagai Presiden Mesir, setelah Mohammed Morsi digulingkan pada 3 Juli lalu.

Dalam wawancara yang direkam dan ditayangkan Selasa (3/9) malam pada televisi negara, dia menepis kekhawatiran bahwa “negara polisi” bangkit kembali setelah kekerasan pada 14 Agustus terhadap pendukung Morsi di Kairo, dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin.

"Saya tahu bahwa polisi menghadapi banyak kritik dalam membubarkan aksi pendudukan (kelompok pro Morsi) yang tidak damai tapi mereka mencoba untuk mencoba semua tahapan dan cara damai (untuk membersihkan kamp) dan tidak ada tanggapan," kata dia. "Namun, mereka menahan diri dan berkomitmen menerapkan standar internasional dan cara-cara hukum dalam membersihkan aksi pendudukan.”

"Aparat kepolisian menyadari hal itu dan memenuhi peran baru, serta tidak kehilangan kepercayaandari rakyat,” kata dia menambahkan.

Tentang Mohammed ElBaradei

Dia juga menyebutkan terkejut atas pengunduran Wakil Presiden  Mohammed ElBaradei atas protes terhadap pembubaran aksi pro Morsi. “Saya meminta dia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, tapi dia bersikeras," kata Mansour. "Saya menulis surat kepadanya dalam surat penerimaan pengunduran dirinya bahwa saya berharap dia tidak meninggalkan posisinya di waktu negara dal;am keadaan kritis."

Mansour kemudian menegaskan bahwa pengumuman negara dalam keadaan darurat selama sebulan dan menerapkan jam malan (mulai 07.00 malam hingga 06.00 pagi) merupakan sebuah keharusan. Dia menyebutkan sebagai orang hukum dia tidak bisa menikmati melakukan hal itu.

"Tidak ada alternatif lain untuk menghadapi bahaya bagi bangsa dari kelompok terorganisir,” kata dia. "Bagaimana mungkin investor atau wisatawan datang ke Mesir, saat itu masih menghadapi ancaman terorisme  Hal ini harus ditangani terlebih dahulu."

Mansour juga mengatakan bahwa investasi langsung dari luar negeri merosot hingga dua miliar dolar AS (lebih dari Rp 21 triliun), setelah mencapai 13 miliar dolar AS pada tahun 2007. "Prioritas Kabinet adalah berkomitmen untuk roadmap transisi, untuk memulihkan keamanan dan untuk memperbaiki situasi ekonomi, " kata dia.

Meninjau Mitra Luar Negeri

Mansour mengatakan bahwa pemerintah sementara saat ini sedang meninjau hubungan luar negeri setelah tanggal 3 Juli penggulingan Morsi mendapat kecaman dari masyarakat internasional. "Saya berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri, Nabil Fahmy, dalam strategis meninjau hubungan luar negeri kita untuk membedakan antara teman-teman kita yang sebenarnya dan mereka yang tidak harus diklasifikasikan dalam kategori itu lagi," kata dia.

Presiden menyatakan ketidakpuasan pada sikap resmi Qatar dan Turki, yang merupakan sekutu asing penting pemerintahan Morsi, di mana kedua negara mengecam keras penggulingan Morsi pada 3 Juli. "Kesabaran kami habis mengenai sikap Qatar," kata dia.

"Reaksi Turki telah tercermin kepicikan dan kepentingan pribadi, tidak menyadari banyaknya kerja sama antara kedua negara," kata Mansour. Menurut dia, Mestinya Turki tidak bereaksi atas dasar satu sisi dan perspektif faksi. "Kami berharap hubungan yang lebih baik dengan Turki, tapi kami tidak menerima campur tangan dalam urusan internal kami," kata dia.

Menurut Mansour, Amerika Serikat dan Uni Eropa sikapnya masih belum jelas. Namun dia mulai melihat tanda-tanda bahwa mereka akan berpihak pada pemerintah sementara. "Saya berharap AS dan pemerintah Uni Eropa menyadari kepentingan mereka hanya akan dicapai ketika mereka sejajar dengan keinginan rakyat."

Mansour, memuji pemerintah negara-negara Teluk,  Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mendukung pemerintah sementara sejak jatuhnya Morsi.

Pidato di PBB

Presiden mengatakan bahwa jika situasi di negara sudah stabil, dia akan menyampaikan pidato untuk Mesir di Majelis Umum PBB mendatang, untuk menjelaskan situasi Mesir bagi masyarakat internasional.

"Saya menolak gagasan bahwa kotak suara (pemilihan umum) adalah final. Mantan presiden sendiri (Mohammed Morsi) mengkhianati kotak suara itu. Jika presiden melanggar janjinya suatu hari, apakah rakyat harus tetap diam?” kata dia. "Demokrasi yang sebenarnya adalah aturan dari rakyat oleh rakyat, bukan kelompok tertentu." (ahram.org.eg)
 

Editor : Sabar Subekti