PBB: Taliban Harus Cabut Aturan Yang Menargetkan Perempuan

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Taliban harus segera mencabut kebijakan mereka yang menargetkan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, kata kepala hak asasi manusia PBB Selasa, mengutuk konsekuensi "mengerikan" mereka.

“Tidak ada negara yang dapat berkembang, bahkan hanya untuk bertahan, secara sosial dan ekonomi dengan setengah populasinya dikecualikan,” kata Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam sebuah pernyataan.

“Pembatasan tak terduga yang dikenakan pada perempuan dan anak perempuan ini tidak hanya akan meningkatkan penderitaan semua warga Afghanistan, tetapi, saya khawatir, menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan.”

Dia mengatakan kebijakan itu berisiko membuat masyarakat Afghanistan tidak stabil. “Saya mendesak otoritas de facto untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak semua perempuan dan anak perempuan, untuk dilihat, didengar dan untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada semua aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi negara,” kata Turk.

Pada hari Sabtu (24/12), penguasa garis keras Afghanistan itu melarang perempuan bekerja di organisasi non pemerintah. Taliban telah melarang perempuan mendapatkan pendidikan di universitas dan sekolah menengah.

“Keputusan terbaru oleh otoritas de facto ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi perempuan dan seluruh rakyat Afghanistan,” kata Turk. “Melarang perempuan untuk bekerja di LSM akan merampas pendapatan mereka dan keluarga mereka, dan hak mereka untuk berkontribusi secara positif bagi pembangunan negara mereka dan kesejahteraan sesama warga mereka.”

Langkah tersebut merupakan pukulan terbaru terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kekuasaan tahun lalu.

“Larangan itu akan secara signifikan merusak, jika tidak menghancurkan” kapasitas LSM ini untuk memberikan layanan penting, kata Turk, menyebutnya semakin menyedihkan dengan Afghanistan dalam cengkeraman musim dingin, ketika kebutuhan kemanusiaan berada pada puncaknya.

Beberapa kelompok bantuan asing mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka menangguhkan operasi mereka di Afghanistan.

Perempuan juga telah diusir dari banyak pekerjaan pemerintah, dicegah bepergian tanpa saudara laki-laki dan diperintahkan untuk menutupi diri di luar rumah, idealnya dengan burqa, dan tidak diizinkan masuk ke taman.

Komunitas internasional telah menghormati hak-hak perempuan sebagai poin penting dalam negosiasi dengan pemerintah Taliban untuk pengakuannya dan pemulihan bantuan.

“Perempuan dan anak perempuan tidak dapat disangkal hak bawaannya,” kata Turk. "Upaya oleh otoritas de facto untuk menurunkan mereka menjadi diam dan tidak terlihat tidak akan berhasil." (AFP)

Editor : Sabar Subekti