PBNU Desak Pemerintah Bubarkan Ormas yang Melakukan Vandalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Nahdlatul Ulama (NU) meminta Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan terkait insiden meninggalnya seorang perempuan hamil, karena kecelakaan mobil dalam razia ilegal untuk mengekang prostitusi selama bulan suci Ramadan, pada Kamis (18/7), di Kendal, Jawa Tengah.

 

"Perilaku mereka tidak mencerminkan ajaran Islam. Kami mendesak pemerintah untuk membubarkan kelompok yang melakukan vandalisme ini,” kata ketua NU, Aqil Siradj, Senin (29/7), seperti disampaikan dalam situs voa.

 

Pada 18 Juli itu, sekitar 50 orang anggota FPI berupaya merazia daerah yang diyakini mengizinkan prostitusi. Namun warga setempat marah karena FPI merusak tempat-tempat usaha mereka. Saat dikejar warga, salah satu kendaraan rombongan FPI menabrak pasangan yang mengendarai sepeda motor hingga seorang perempuan hamil meninggal dan suaminya mengalami luka-luka.

 

Selain itu, Aqil Siradj menyayangkan sikap pemerintah yang berdiam diri, saat kelompok ini merusak gereja, menyerang jemaat gereja, dan membakar masjid-masjid Ahmadiyah dan Syiah yang dianggap sesat. Dalam razia terpisah, kelompok FPI juga telah merusak toko minuman keras di Makassar, Sulawesi Selatan.

 

Meskipun ada penangkapan dalam dua kasus tersebut, namun lemahnya penegakan hukum telah memicu kemarahan masyarakat. “Posisi saya sangat jelas, saya tidak akan mentolerir bentuk intoleransi apa pun,” kata Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Minggu lalu. 

 

Sementara itu, pihak FPI menanggapi pernyataan Presiden itu dengan menyebut Presiden sebagai  “pecundang” dan “mencederai ajaran Islam.” Dua hari kemudian, akibat tekanan, pemimpin FPI Rizieq Shihab meminta maaf dan berjanji menindak anggotanya yang terlibat dalam kekerasan.

 

Aktivis Hak Asasi Manusia, Hendardi dari Setara Institute (lembaga pengawas toleransi antar keyakinan), mengatakan kontroversi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen polisi, yang para pemimpinnya telah berulangkali bersumpah membendung razia yang dilakukan FPI.

 

“Sepertinya polisi tidak serius dan ada keengganan untuk mengambil aksi hukum melawan FPI,” kata Hendardi. Seperti dilansir voa, Petisi daring telah menuntut pembubaran FPI, yang telah ditandatangani lebih dari 41.000 orang pada Senin ini (29/7).