Pegawai Merpati Inginkan Pemerintah Bantu Bangkitkan Merpati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Para pegawai perusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airlines menginginkan pemerintah terutama Kementerian BUMN segera mengambil alih dan kembali membangkitkan maskapai tersebut sehingga dapat beroperasi seperti sedia kala.

"Kami ingin Menteri BUMN Dahlan Iskan segera mengambil alih dan menyelamatkan Merpati sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Asosiasi Pilot Merpati Capt Sardjito dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (7/2).

Sardjito mengemukakan, pihaknya menginginkan agar pemerintah sebagai pemegang saham dan pembuat kebijakan dapat menyikapi permasalahan Merpati dengan bijak karena terdapat ribuan pegawai yang kehidupannya bersama keluarganya masih tergantung pada pekerjaan itu.

Ia juga mengingatkan mengenai jasa Merpati Nusantara yang telah membuka rute perintis di berbagai daerah di Indonesia selama lebih dari setengah abad.

Selain itu, Capt Sardjito juga mengungkapkan bahwa telah terdapat puluhan pilot Merpati yang sudah dan berniat mengundurkan diri serta melamar ke maskapai penerbangan lain.

Hal tersebut, lanjutnya, karena masih belum terdapat kejelasan mengenai gaji yang belum dibayarkan pihak perusahaan selama beberapa bulan terakhir.

"Kami tidak bisa mencegah karena mereka juga membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarganya," katanya.

Padahal, menurut dia, telah banyak pegawai Merpati yang sudah menganggap maskapai tersebut sebagai rumah sendiri.

Untuk itu, ia menginginkan agar pemerintah segera membantu Merpati dengan segera menghidupkan kembali operasional perusahaan sebagai pembuka jalur perintis guna bisa bertahan.

Sardjito memaparkan bahwa aksi mogok yang dilakukan dengan menghentikan aktivitas penerbangan juga karena masih minimnya faktor keselamatan terbang yang harus dipenuhi.

Sebelumnya, pihak manajemen Merpati Nusantara berupaya meringankan beban karyawan seperti pengurangan jam kerja dengan menggunakan jadwal bergilir selama masa konsolidasi yang juga mengakibatkan berhentinya sementara operasional perusahaan BUMN itu.

"Kami memahami beban karyawan dengan berupaya meringankannya melalui sistem jadwal bergilir," kata VP Corporate Secretary & Legal Merpati Riswanto CP di Jakarta, Selasa (4/2).

Riswanto menjelaskan jadwal bergilir guna meringankan beban kerja karyawan dilakukan dengan menetapkan satu pekan bekerja dan satu pekan "off" (libur).

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) memasuki masa konsolidasi, sehingga wajar jika operasional perusahaan dihentikan sementara. "Selama konsolidasi Merpati (terpaksa) tidak terbang. Karena kondisinya jika (dipaksa) terbang maka makin rugi," ujarnya.

Pemisahan Unit Usaha Merpati Rampung Akhir Februari

Pembentukan perusahaan baru yang merupakan hasil pemisahan atau "spin off" dua unit usaha PT Merpati Nusantara Airlines yaitu Merpati Maintenance Facility dan Merpati Training Center diproyeksikan selesai pada Februari 2014.

"Spin off MMF dan MTC yang dijadikan ke dalam satu perusahaan baru diharapkan bisa rampung sebelum akhir Februari 2014. Proses pembentukan sedang berjalan," kata Cooporate Secretary Merpati Riswanto ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini status MMF dan MTC merupakan unit usaha sehingga untuk dipisahkan harus dijadikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

Diketahui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) saat ini yang ditugasi untuk menangani MMF dan MTC sedang melakukan kajian pembentukan anak usaha.

"Ini sedang proses, kan harus didaftarkan dulu ke Kemenkumham. Ini sudah ditunjuk notaris oleh Merpati dan PPA untuk mengurusi hal itu," ujarnya.

Selain itu, Merpati juga menunjuk konsultan independen untuk menilai seberapa besar total aset dua unit usaha tersebut sebagai dasar untuk melakukan restrukturisasi.

"Valuasi aset juga secepatnya, minimal dalam dua pekan ke depan harus selesai," ujar Riswanto.

Sementara itu Cooporate Secretary PPA, Rizal Ariyansyah mengungkapkan pihaknya belum mengetahui dana restrukturisasi dan revitalisasi untuk menangani yang akan digunakan untuk membeli sebagian saham MMF dan MTC.

"Harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Dengan begitu PPA mengetahui dana yang disiapkan," ujar Rizal.

Diketahui saat ini Merpati dalam kondisi makin mengenaskan akibat defisit kas perusahaan, utang mencapai sekitar Rp 6,7 triliun. Bahkan, sejak 1 Februari 2014, Merpati terpaksa menghentikan operasi sejumlah rute penerbangan, selain juga harus membayar tunggakan asuransi, membayar uang tiket penumpang, hingga tunggakan biaya gaji karyawan.

Untuk itu Merpati mengundang dua perusahaan mitra kerja sama operasional (KSO) sebagai investor, PT Bentang Persada Gemilang dan PT Amagedon Indonesia.

Dahlan: Merpati Konsolidasi Operasional Terpaksa Tutup Sementara

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) memasuki masa konsolidasi, sehingga wajar jika operasional perusahaan dihentikan sementara.

"Selama konsolidasi Merpati (terpaksa) tidak terbang. Karena kondisinya jika (dipaksa) terbang maka makin rugi," kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Menurut Dahlan, pesawat Merpati terutama jenis jet jika dipaksakan dioperasikan akan makin merugikan perusahaan.

Ia menjelaskan, konsolidasi yang memaksa Merpati menutup sementara rute penerbangan tersebut, merupakan konsekuensi dari restrukturisasi yang dijalankan manajemen perusahaan.

"Itu sifatnya sementara. Tapi diharapkan paling lambat akhir Maret 2014 konsolidasi sudah selesai. Merpati bisa terbang lagi," tegas Dahlan.

Diketahui, kondisi Merpati makin mengenaskan akibat defisit kas perusahaan, penghentian operasi sejumlah rute penerbangan, tunggakan asuransi, hingga tunggakan biaya gaji karyawan.

Restrukturisasi perusahaan yang kini terbebani utang sekitar Rp 6,7 triliun tersebut, sudah dijalankan sejak tahun 2005.

Perusahaan penerbangan "pelat merah" tersebut sudah menghabiskan dana hingga sekitar Rp 3,6 triliun untuk menyelamatkan Merpati.

Mulai dari menyuntik dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian dana "sub loan agreement" (SLA) untuk pembelian pesawat, hingga mencari investor, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat mengisyaratkan bahwa Kementerian BUMN seakan pasrah soal nasib Merpati.

"Penyelesaian Merpati kami serahkan sepenuhnya kepada manajemen. Masalahnya, semua cara sudah dijalankan, apakah berhasil atau tidak terserah kepada manajemen," ucap Wahyu.

"Pada dasarnya kita sudah capek soal Merpati. Jangan pula dikira gampang menyelesaikannya," ujar Wahyu.

Untuk menyelamatkan Merpati, saat ini manajemen mengundang dua perusahaan mitra Kerja Sama Operasional (KSO) sebagai investor, PT Bentang Persada Gemilang dan PT Amagedon Indonesia.

Kedua perusahaan tersebut membentuk anak usaha baru bernama PT Merpati Aviation Service untuk selanjutnya menangani bisnis Merpati.

Selain itu, Merpati juga menempuh opsi lainnya yaitu melepas dua anak usaha yaitu PT Merpati Maintenance Facilities (MMF) dan PT Merpati Training Center (MTC) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero untuk dicarikan investor.

"Masalahnya PPA yang ditugasi melakukan restrukturisasi Merpati tersebut hingga kini belum juga mendapat dana PMN dari Kementerian Keuangan," tutur Wahyu.

PPA sudah mendapat surat kuasa untuk menata Merpati, dan dalam UU APBN pada tahun 2013 sudah disetujui mendapat modal Rp 2 triliun.

"Dana PPA sebesar Rp 2 triliun sebenarnya akan digunakan sekitar Rp 750 miliar untuk restrukturisasi Merpati. Tapi, kalau Kementerian Keuangan tidak juga mencairkannya, maka `wassalam` bagi Merpati," tandasnya. (Ant)