Pembangunan Hotel dan Mall di Yogyakarta Rugikan Lingkungan

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Maraknya pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan (mall) di Yogyakarta ternyata lebih banyak menimbulkan sejumlah masalah serius, terutama pada lingkungan. Hal itu disampaikan Dadok Putera Bangsa, aktivis Jogja Asat, dalam diskusi bertajuk ‘Yogya Sold Out (?)’ (Jogja sudah terjual, Red), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (22/4).

Dadok mengungkapkan kondisi yang terjadi di Miliran, kampung tempat tinggalnya yang mengalami kekeringan akibat pendirian Fave Hotel Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. “Kami jadi korban pembangunan Fave Hotel. Sejak beroperasi 2012 silam, sumur warga menjadi kering. Padahal, sejak saya hidup di sini dari kecil, sumur tidak pernah kering meski musim kemarau,” ujarnya, seperti yang dilaporkan dalam laman resmi ugm.ac.id.

Menyikapi hal tersebut, ia bersama warga setempat telah mengajukan protes ke manajemen hotel, sayangnya tak mendapatkan respon yang jelas. Mereka juga menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar melakukan pengawasan penggunaan sumur dalam hotel tersebut.

“Ironisnya, argumen Pemkot melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) membenarkan operasional hotel karena dinilai sudah tepat mengambil sumber air dalam yang tidak akan mengganggu sumber air dangkal masyarakat, sementara jelas-jelas sumur warga terdampak menjadi kering,” ungkapnya menyayangkan.

Oleh sebab itu, Dadok mengajak seluruh masyarakat, termasuk kaum muda, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah kehilangan kebutuhan dasar, yakni air. Salah satunya dengan melakukan riset terkait analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan hotel dan mall di Yogyakarta.

“Saya takut Jogja nantinya benar-benar menjadi kering,” kata Dadok.

Hal senada juga disampakian R.M. Aji Kusumo, aktivis anti pembangunan apartemen utara, yang menilai bahwa pembangunan hotel dan mall tidak banyak memberikan nilai positif bagi masyarakat. Namun sebaliknya, lebih banyak menimbulkan dampak negarif yang tidak memberikan keuntungan bagi warga.

“Pembangunan hotel dan mall dengan modal investor tidak menguntungkan warga, sebab keuntungannya hanya masuk ke kantong mereka sendiri,” ujarnya.

Meskipun merugikan masyarakat, lanjutnya, kebanyakan usaha pembangunan komersil tersebut tetap berjalan karena telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, sepeti aparat kepolisian. Bahkan, persetujuan itu juga didapat melalui dukungan ilmiah dari kalangan akademisi.

“Sekarang ini pengusaha, negara, dan kaum intelektual bekerja sama menyengsarakan rakyat,” tutur Aji.

Sementara itu, Francis Wahono, Direktur Center for Integrated Development and Rural Studies menilai maraknya pembangunan hotel dan mall telah merusak keistimewaan Yogyakarta.

Tidak ada hal yang khas lagi di Yogyakarta, misalnya citra rakyat yang ramah semakin pudar seiring dengan sering meletusnya konflik bernuansa sara. Lalu, cara berjualan yang tidak jujur, nuthuk harga semakin dipraktikkan di berbagai kawasan objek wisata dan sejumlah hal lainnya.

“Kalau dulu warung-warung kampung dan dusun hidup, sekarang sepi digilas supermarket. Kalau dulu tanpa polisi saja orang tidak saling mendahului, kini seolah-olah berebut jalan, tak berbeda dengan di kota besar seperti Jakarta. Jadi apa yang istimewa?” ujarnya.

Kondisi Yogyajarta, menurutnya, akan berjalan harmonis dan lestari apabila jagad pakeliran geo-ekologis dijadikan sebagai acuan pertumbuhan, penghidupan, dan pembangunan Yogyakarta. Sebab, ciri khas yang istimewa dari Yogyakarta tidak hanya terletak pada bentuk pemerintahan dan penguasa tanahnya, tetapi justru dari geo-ekologis yang ditopang oleh inisiatif rakyatnya.

"Hanya dengan itu 'Jogja Sold Out' tidak akan terjadi," ujarnya.

Editor : Bayu Probo