Pembangunan Infrastruktur Belum Memuaskan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah mengakui pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan dikarenakan biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah regional.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian, Wahyu Utomo ketika berbicara dalam pidato pembukaan Rakernas Kadin bertajuk “Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Dapat Memberikan Nilai Tambah Ekonomi Pasca Terbitnya Tax Amnesty” di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, hari Kamis (17/11).

“Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah regional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur transportasi lainnya,” kata Wahyu Utomo yang mewakili Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution.

Wahyu mengatakan, salah satu fokus pemerintah pada saat ini adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan tersedianya infrastruktur, diharapkan pusat-pusat ekonomi baru akan bermunculan, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan terdorong dan ketimpangan antar wilayah akan berkurang.

Menurut Wahyu, penurunan biaya logistik perlu didukung dengan kesiapan infrastruktur melalui pembangunan 1.000 kilometer (km) jalan tol, pembangunan jalur Kereta Api sepanjang 3.258 km (1.099) km KA antar kota dan 2.159 km KA perkotaan, pembangunan 15 bandara baru, dan pembangunan 24 pelabuhan baru.

“Dan tentunya dengan dibangunnya infrastruktur ini diharapkan biaya logistik yang saat ini mencapai  sekitar 24 persen bisa diturunkan menjadi 19,2 persen pada tahun 2019,” kata dia.

Selain itu, lanjut Wahyu, dibandingkan dengan rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand 99 persen, Vietnam 98 persen, dan Malaysia 93 persen, sementara rasio elektrifikasi Indonesia masih relatif rendah 85 persen berdasarkan data pada tahun 2015.

“Daya saing Indonesia akan semakin tertinggal jika permasalahan penyediaan energi ini tidak segera diperbaiki,” katanya.

Sesuai Nawa Cita

Wahyu mengatakan, komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dengan target pembangunan Infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan Nawa Cita, yang mencakup proyek-proyek di sektor transportasi, energi, dan sumber daya air.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 untuk mendukung percepatan penyediaan proyek-proyek yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

“Dalam Perpres ini juga diatur fasilitas dan keistimewaan yang dapat dimanfaatkan oleh proyek-proyek yang masih dalam kriteria tersebut,” katanya.

Wahyu menyebutkan, fasilitas tersebut meliputi penyelesaian perizinan dan non-perizinan, pengaturan tata ruang, percepatan penyediaan tanah, penggunaan komponen dalam negeri, pemberian jaminan pemerintah, penugasan BUMN, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa, dan penyelesaian masalah hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, telah ditetapkan 225 Proyek Strategis Nasional dan satu program kelistrikan di seluruh Indonesia.

Hingga Oktober 2016, 14 proyek telah selesai dan 83 proyek sudah masuk pada tahap konstruksi fisik. Sedangkan status kemajuan untuk satu program kelistrikan 35GW sampai dengan Oktober 2016 telah tersedia 232 MW (1 persen) dan telah beroperasi dan 8.557 MW (23 persen) masih dalam tahap konstruksi.

“Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa penyediaan proyek-proyek tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan dukungan yang kuat, terutama dalam penyiapan dan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja