Pemerintah Ambil Alih Pemesanan Buku Kurikulum 2013

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Pemerintah mengambil alih pemesanan buku Kurikulum 2013, khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Keputusan itu diambil karena sebagian daerah ada yang sama sekali belum memesan buku, yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku.

“Ada sekitar 50 kabupaten, terutama di Indonesia timur, pemesanannya masih nol persen. Dan ini langsung diambil alih oleh dinas pendidikan provinsi, bersama direktorat, yang melakukan pemesanan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad, saat memberikan keterangan pers di Kemendikbud, Jakarta, baru-baru ini.

Hamid menyebutkan, sampai dengan 7 Juli, jumlah sekolah yang sudah memesan buku Kurikulum 2013 untuk SD 58 persen dan SMP 84 persen. Jumlah buku yang sudah dicetak untuk SD sebanyak 46 persen dan SMP 40 persen. “Buku yang sudah dikirimkan ke sekolah 34 persen. Penyedia buku meminta waktu perpanjangan pengiriman sampai 18 Juli,” katanya.

Hamid mengatakan, melalui peraturan menteri tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah diatur sekolah hanya boleh membeli buku yang diterbitkan kementerian, dan dibeli melalui penyedia. Ketentuan itu, kata dia, berlaku untuk jenjang SD sampai dengan SMA/SMK.

“Kemendikbud sudah memfasilitasi sekolah, dengan buku bagus dan harga murah. Kalau misalnya ada sekolah yang mau membeli buku lainnya, jangan menggunakan dana BOS,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Achmad Jazidie menyampaikan, pengadaan buku Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan menengah (dikmen) SMA/SMK, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan dasar. Dia mengatakan, karakter BOS dikmen disalurkan langsung dari kementerian tanpa transfer daerah, dan tidak ada BOS buku melalui dekonsentrasi.

“Dengan karakter seperti itu, kita bisa mengendalikan dana BOS langsung dari kementerian,” katanya. Kendati demikian, sekolah tetap diminta memesan. Namun, jika sampai dengan 29 Juni belum memesan, penyedia tetap dapat mencetak sesuai dengan oplah masing-masing sekolah.

“Kemendikbud memberikan jaminan kepada para penyedia, walaupun sekolah belum pesan. Nanti kalau sekolah belum membayar, dapat diklaim atau dimintakan dan kami yang menjamin akan membayar asal ada berita acara serah terima,” katanya.

Achmad mengatakan, ”Dengan adanya jaminan pembayaran oleh kementerian, di beberapa daerah seperti di Kabupaten Madiun hampir 100 persen buku sudah diterima di sekolah. Secara umum buku yang dicetak buku dikmen hampir 70 persen di atas separuh kebutuhan,” katanya.

Pemesanan Buku Kurikulum 2013 Terkendala Internet

Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Thamrin Tasman mengatakan, pemesanan buku Kurikulum 2013 terkendala internet.

“Sekolah harus memesan buku melalui internet di e-katalog, masalahnya di beberapa daerah, ada gangguan internet, sehingga ada beberapa sekolah kesulitan memesan,” kata Thamrin usai pengiriman pertama buku Kurikulum 2013 di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini.

Sebagai jalan keluarnya, sekolah diperbolehkan melakukan pemesanan melalui faksimili ataupun surat. Di beberapa daerah, ada sekolah yang harus ke kota kecamatan, untuk memesan secara online (dalam jaringan).

Buku tersebut, akan digunakan mulai Tahun Ajaran 2014/2015, karena Kurikulum 2013 akan diterapkan secara menyeluruh, untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP, dan SMA.

Thamrin mengatakan, jumlah keseluruhan buku mata pelajaran yang dicetak untuk seluruh Tanah Air sebanyak, 243 juta eksemplar. Buku-buku tersebut diserahkan ke siswa tanpa pungutan sepeser pun.

“Kami optimistis penyaluran buku tersebut bisa tepat waktu,“ jelas Thamrin.

Manajer proyek PT Intermasa, Imron Rosadi mengakui kendala internet dalam pemesanan buku.

“Ada kesulitan internet, contohnya di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya, sekolah menggunakan faksimili atau email ke perusahaan kami,” kata Imron. (Ant/kemendikbud.go.id)

Editor : Sotyati