Pemerintah Beberkan Solusi Konkret Percepat Pendidikan Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan, mengatakan pemerintah saat ini akan memberikan solusi untuk mengatasi tiga masalah utama pendidikan di Papua.

"Kami melihat ada tiga masalah utama pada pendidikan di Papua, pertama masalah akses yang terkait dengan geografis. Kedua masalah mutu dari pengajar, pendistribusian pengajar, sarana dan prasarananya. Ketiga masalah tata kelola baik itu penggunaan sumber daya atau tata kelola keuangan yang kurang akuntabel," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta pada hari Jumat (15/7).

Dia mengatakan, langkah konkret dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan akses dengan memaksimalkan program sekolah baru dengan pola asrama, melakukan renovasi sekolah rusak berat, rehabilitas ruangan kelas dan pembangunan perpustakan dan pusat sumber belajar.

"Sedangkan langkah menyelesaikan permasalahan mutu pendidikan dengan mengirimkan Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T), pendidikan vokasi (peningkatan kompetensi kerja dan keselarasan dengan dunia kerja), program pertukaran kepala sekolah dan penyediaan alat pendidikan," kata dia.

Dia menambahkan, langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah tata kelola, pemerintah akan memberikan solusi dengan membuat neraca pendidikan daerah. Pada neraca tersebut akan kelihatan berapa jumlah dana APBD untuk pendidikan, kelihatan juga sarana dan prasaran yang tidak layak, jumlah guru yang tersebar, data jumlah guru yang mengikuti uji kompentensi. 

"Kita contohkan Papua, APBD di Papua Rp 11 triliun, dana yang dialokasikan untuk pendidikan hanya Rp 100 miliar bagaimana mungkin hanya 1 persen untuk pendidikan padahal menurut konstitusi harus 20 persen, kita lihat juga pada sarana prasarana Sekolah Dasar terdapat 7.600 kelas yang rusak dan yang tidak bisa digunakan 2.300 kelas sedangkan untuk SMP sebanyak 2200 Sekolah yang rusak dan 300 sekolah tidak bisa digunakan," kata dia.

Melalui neraca itu, kata dia, pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan pendidikan saat ini.

"Sejak adanya Otonomi Daerah, pemerintah pusat tidak bisa melakukan apapun sehingga kami saat ini memberikan neraca ini sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalah pendidikan di daerah," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari