Pemerintah Diminta Tarik Pasukan TNI-Polri di Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Seindonesia (DPP-AMPTPI) minta pemerintah segera menarik pasukan organik dan nonorganik serta menghentikan pengembangan semua infrastruktur TNI dan Polri di tanah Papua.

"Ini merupakan salah satu hasil Resolusi Kongres III AMPTPI yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada 18-22 Mei 2015," kata Sekjen AMPTPI, Januarius Lagowan, di Jakarta, Senin (25/5).

Namun, secara khusus pihaknya menolak tegas rencana pembangunan markas komando (mako) Brimob di Wamena Kabupaten Jayawijaya-Papua.

Salah satu pendiri AMPTPI, Markus Haluk mengatakan, pemerintah harus segera menarik pasukan TNI-Polri yang ada di Papua karena dengan pendekatan yang dilakukan aparat saat ini membuat masyarakat Papua resah dan tidak nyaman.

"Memang permintaan penarikan pasukan TNI-Polri dari tanah Papua sudah pernah dilakukan, namun saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Oleh karena itu, melalui hasil Kongres III AMPTPI ini, kami akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah dan parlemen (DPR)," kata Markus.

Menurut dia, aparat TNI dan Polri sebelumnya melakukan pendekatan keamanan (represif) di tanah Cenderawasih, namun belakangan ini pemerintah menyatakan pendekatan yang dilakukan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.

"Ini hanya `lips service` (pernyataan) saja, namun kenyataannya masih terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," kata mantan Sekjen DPP AMPTPI periode 2007-2015 ini.

Untuk menyelesaikan persoalan Papua, kata dia, pemerintah harus duduk bersama dengan masyarakat Papua dan mengidentifikasi masalah yang ada di Papua. Dengan duduk bersama ini, diharapkan persoalan Papua bisa diselesaikan secara baik.

"Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama dan menyepakati konflik apa yang terjadi di Papua. Selama ini pemerintah tak pernah serius untuk menyelesaikannya," katanya.

Kongres III AMPTPI merupakan salah satu langkah konsolidasi internal untuk menjawab persoalan. Papua saat ini. Dalam kongres itu, dihadiri 550 orang yang terdiri atas dari 27 dewan pimpinan cabang seluruh studi di Indonesia, tiga dewan pimpinan wilayah masing-masing daerah, DPW Indonesia Timur, DPW Indonesia Tengah, DPW Indonesia Barat, DPP, dan Badan Pengawas Organisasi Pusat. (Ant)