Pemerintah Perlu Perkuat Organisasi dan Koperasi Nelayan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - “Pemerintah perlu lebih memperkuat organisasi dan koperasi nelayan untuk meningkatkan kapabilitas serta kesejahteraan nelayan tradisional di Tanah Air,“ kata Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik.

"Penguatan organisasi dan koperasi nelayan menjadi mutlak, untuk menjadi motor penggerak pergeseran dari pengelolaan perikanan eksploitatif ke inovatif," kata Riza Damanik di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut dia, dari lebih 13 juta orang yang dapat digolongkan sebagai masyarakat perikanan, sebanyak 51 persen beraktivitas di produksi, 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan.

Ia berpendapat, penguatan sumber daya manusia bagi nelayan dan masyarakat perikanan diharapkan dapat mengubah komposisi tersebut, untuk menjadi lebih berpihak pada kegiatan pascaproduksi di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu, Riza juga menginginkan pemerintah dapat memperkenalkan ilmu dan teknologi terapan ke kampung-kampung nelayan, guna meningkatkan nilai tambah dari produk perikanan yang terdapat di berbagai daerah di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, nelayan tradisional di berbagai daerah perlu lebih dioptimalkan, guna meningkatkan hasil tangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia, dengan cara melakukan pembenahan sektor kelautan dan perikanan yang menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Optimalisasi ini bisa dilakukan oleh nelayan jika dari hulu ke hilir didukung oleh kebijakan, anggaran, dan program yang memihak kepentingan nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Abdul Halim, pembenahan di hulu, misalnya, perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan dari proyek pembangunan eksploitatif.

Ia mengingatkan, sejumlah proyek eksploitatif seperti reklamasi pantai, pertambangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kerap merugikan nelayan.

Selain itu, kata dia, perlu ada dukungan permodalan seperti yang diterima oleh nelayan kecil Malaysia sebesar 300 ringgit Malaysia per bulan, yang ditransfer melalui kartu nelayan berbentuk ATM.

"Langkah ini bisa ditempuh jika didahului dengan pendataan dan pendaftaran nelayan kecil secara nasional," katanya.

Sekjen Kiara mengemukakan, di hilir, pemerintah bisa mendorong hadirnya tempat penyimpanan berpendingin dan sentra-sentra pengolahan ikan yang terhubung dengan pusat pariwisata dan pemasaran, baik di tingkat lokal, nasional maupun regional-internasional.(Ant)

Editor : Sotyati