Pemerintah Setujui 4 BUMN Lakukan Right Issue

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Empat Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, disetujui untuk melakukan right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan hasil dari right issue akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing perusahaan milik negara itu.

"HMETD ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN," kata dia dalam Rapat Koordinasi Komite Privatisasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Jakarta pada hari Selasa(12/7).

HMETD adalah hak para pemegang saham untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham portopel atau saham simpanan. 

Hak tersebut diberikan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan dan jumlah yang berhak diambil seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki secara proporsional.

Dia menjelaskan,  HMETD merupakan momen yang tepat bagi BUMN karena akan menyambut dana masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Permintaan surat-surat berharga dalam waktu 6 bulan ini akan melonjak. Harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN,” kata dia.

Dia juga mengatakan empat BUMN ini juga akan mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan persero. 

"Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri," kata dia

Rapat Koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sekaligus anggota Komite Privatisasi Rini M Soemarno, Menteri Keuangan sekaligus anggota Komite Privatisasi Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus anggota Komite Privatisasi Basuki Hadimuljo, Menteri Perindustrian sekaligus anggota Komite Privatisasi saleh Husin, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Sukandar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tumiyono.

Editor : Eben E. Siadari