Pemerintah Terancam Pakai Postur APBN 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia belum menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang telah diajukan oleh pemerintah. Sejumlah poin yang tertuang, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengampunan pajak (tax amnesty), disebut menjadi masalah yang menghambat pengesahan, karena membutuhkan kesepakatan bersama pemerintah.

Padahal pada hari Jumat (30/10) mendatang, DPR akan menggelar rapat paripurna terakhir masa sidang pertama tahun sidang 2015-2016. Bila tidak disahkan, pemerintah terancam menggunakan postur APBN 2015 untuk tahun depan.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menargetkan kesepakatan dan pengesahan RAPBN 2016 dapat tercapai sebelum hari Jumat (30/10). Oleh karena itu, dia berharap seluruh kementerian segera melakukan pembahasan perihal masalah-masalah teknis yang belum mencapai kesepakatan dengan komisi-komisi terkait.

“Secara teknis, RAPBN 2016 ini harus dibahas oleh seluruh kementerian dengan komisi-komisi terkait, hingga hari Kamis (22/10) lalu, banyak pembahasan yang belum selesai. Kita targetkan, maksimal hari Jumat (30/10) besok sudah bisa ada persetujuan,” kata Agus kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa (27/10).

Alokasi PMN BUMN

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mempermasalahkan besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN. Dia mempertanyakan mengapa nilai PMN begitu besar.

"Sejak kapan kita memberikan injeksi BUMN?" kata Fadli.

Menurut dia, hal ini memerlukan penjelasan dan menjadi salah satu perhatian dalam pengesahan RAPBN 2016. BUMN seharusnya memberikan sumbangan bagi negara, bukan mendapatkan injeksi. Sebab, APBN semestinya disumbangkan oleh BUMN, bukan malah digerogoti oleh perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Fadli menambahkan, dana untuk PMN dapat dipakai untuk kebutuhan lain. "Infrastruktur, dana desa 1,4 miliar rupiah per desa belum terpenuhi. Kenapa tidak diarahkan ke sana," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Fadli juga menilai program-program tersebut lebih baik untuk diprioritaskan daripada PMN.

Banyak Potong Anggaran

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, mengancam akan menolak pengesahan RAPBN 2016 apabila anggaran-anggaran yang diusulkan pemerintah tidak pro pada kesejahteraan rakyat. Menurut dia, banyak anggaran komisinya yang dipotong dalam RAPBN 2016, seperti anggaran untuk masyarakat nelayan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 3,5 triliun rupiah dikurangi menjadi 2 triliun rupiah. Kemudian, anggaran Kementerian Pertanian dikurangi menjadi 1,3 triliun rupiah dan Kementerian Kehutanan dikurangi 107 miliar rupiah.

‎"Kita lihat, kalau anggaran berbasis tidak memihak rakyat kita akan tolak. Sikap kita banyak anggaran tidak sesuai arahnya tidak jelas. Apalagi kepastian pemerintah tidak ada jaminan sebenarnya sekarang berapa uang yang masuk, penerimaan pajaknya berapa dan capaiannya sesuai target apa tidak," kata dia.

Namun, politikus Partai Gerindra itu juga menyampaikan komisinya telah mengirimkan surat kepada Banggar DPR terkait pengurangan anggaran di mitra kerja Komisi IV DR. Namun, hingga saat ini Banggar belum menanggapi surat tersebut.

“Kita akan adakan rapat kerja lagi dan mau kita tanya lagi kepada masing-masing kepala kelompok fraksi soal anggaran," tutur Edhy.

Editor : Bayu Probo