Pemilihan PM Thailand Kembali Ditunda, Perdebatan Politik Makin Keras

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM-Pemungutan suara parlemen untuk memilih perdana menteri baru Thailand yang diharapkan dilakukan pada hari Jumat (4/8) ditunda lagi setelah pengadilan menunda keputusan dalam kasus yang melibatkan partai progresif yang memenangkan pemilihan Mei. Ini menambah ketidakpastian yang meningkat tentang kapan pemerintah baru dapat mulai bekerja.

Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (3/8) mengatakan perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah akan menerima petisi dari ombudsman negara tentang apakah konstitusional bagi Parlemen untuk melarang pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, pemenang pemilu yang mengejutkan, untuk dicalonkan sebagai perdana menteri, kandidat untuk kedua kalinya.

Partai Move Forward yang progresif berada di urutan pertama dalam pemilihan bulan Mei dan mengumpulkan koalisi delapan partai dengan 312 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang.

Tetapi Parlemen telah berjuang untuk mengukuhkan seorang perdana menteri baru, yang membutuhkan suara mayoritas bersama dengan 250 anggota Senat yang ditunjuk. Tawaran awal Pita bulan lalu gagal mencapai lebih dari 50 suara, sebagian besar karena hanya 13 senator yang mendukungnya. Dia dilarang melakukan pencalonan kedua pada pekan berikutnya ketika Parlemen memilih bahwa dia tidak dapat mengajukan namanya lagi.

Banyak senator, yang diangkat oleh pemerintahan militer sebelumnya, mengatakan mereka tidak akan memilih Pita karena seruan partainya untuk mereformasi undang-undang yang melarang pencemaran nama baik keluarga kerajaan Thailand.

Kritikus mengatakan undang-undang, yang membawa hukuman hingga 15 tahun penjara, telah disalahgunakan sebagai senjata politik. Anggota Senat melihat diri mereka sebagai penjaga nilai-nilai royalis konservatif yang menganggap monarki sebagai hal yang sakral.

Move Forward, yang agendanya sangat menarik pemilih muda, juga berupaya mengurangi pengaruh militer, yang telah melakukan lebih dari selusin kudeta sejak Thailand menjadi monarki konstitusional pada 1932, dan monopoli bisnis besar.

Setelah Pita dilarang mengikuti pencalonan kedua, beberapa pengaduan diajukan ke ombudsman negara yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar konstitusi. Pengadu termasuk warga negara dan anggota parlemen dari partai Pita. Ketika kasus tersebut diajukan ke pengadilan pekan lalu, Parlemen menunda pemungutan suara, tetapi menjadwalkannya kembali beberapa hari kemudian, meskipun pengadilan belum mengambil keputusan.

Pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Kamis bahwa mereka akan bertemu lagi pada 16 Agustus untuk memutuskan apakah akan menerima petisi tersebut. Jika diterima, pengadilan dapat memerintahkan pemungutan suara untuk ditunda sampai mengeluarkan putusan.

Ketua Parlemen, Wan Muhamad Noor Matha, mengatakan pemungutan suara untuk perdana menteri akan ditunda menunggu keputusan pengadilan. Dia mengatakan Parlemen masih akan bersidang pada hari Jumat untuk memperdebatkan petisi Partai Move Formard yang mencari amandemen konstitusi yang diberlakukan militer untuk menghilangkan kemampuan de facto Senat untuk memveto calon perdana menteri.

Terlepas dari putusan pengadilan, peluang Pita untuk dicalonkan kembali nampak nihil. Move Forward menghadapi beberapa tantangan hukum yang dilihat oleh para pendukungnya sebagai trik kotor yang digunakan oleh lawan politiknya untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu kasus, yang menuduh Pita melanggar konstitusi dengan mencalonkan diri sambil diduga memegang saham di sebuah perusahaan media, mengakibatkan dia diskors dari Parlemen bulan lalu saat Parlemen memperdebatkan pencalonannya yang kedua.

Dalam pukulan telak terbaru, Pheu Thai, partai terbesar kedua dalam koalisi delapan partai, yang mengambil alih peran utama dalam membentuk pemerintahan setelah Move Forward, pada hari Rabu mengatakan bahwa Move Forward telah dikecualikan karena platformnya untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan membuat tidak mungkin untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari partai lain dan Senat.

Chonlanan Srikaew, pemimpin Pheu Thai, mengatakan partainya tidak mendukung seruan Move Forward untuk mengubah undang-undang dan akan membentuk koalisi dengan mitra baru dan mencalonkan kandidatnya, taipan real estate Srettha Thavisin, sebagai perdana menteri.

Pheu Thai adalah yang terbaru dalam serangkaian partai yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, seorang populis miliarder yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Putrinya telah mengumumkan bahwa dia berencana untuk kembali pada 10 Agustus setelah bertahun-tahun mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara dalam beberapa kasus kriminal yang dia kecam sebagai bermotivasi politik.

Rencana partai untuk mengungkap mitra koalisi barunya pada Kamis juga ditunda menyusul pengumuman pengadilan. (AP)

Editor : Sabar Subekti