Pemilik Drone Yang Mendarat di Atap Kantor PM Jepang Ditahan
TOKYO, SATUHARAPAN.COM - Seorang pria Jepang ditahan hari Sabtu (25/4) karena diduga menerbangkan drone kecil dengan jejak radioaktif ke atap kantor Perdana Menteri Jepang, Shinnzo Abe, kata polisi, seperti dikutip kantor berita AFP.
Yasuo Yamamoto, 40 tahun, menyerahkan diri ke polisi setempat di Perfektur Fukui, sekitar 350 kilometer sebelah barat Tokyo, pada hari Jumat (24/4) larut malam dengan pesawat tak berawak dengan alat kontrol. Dia mengatakan hal itu dilakukannya untuk mengekspresikan sikap tentang anti tenaga nuklir, menurut media lokal.
Pria pengangguran yang mengelola blog menerbangkan drone (pesawat tanpa awak) dengan mengisi pasir terkontaminasi dari Fukushima, di mana terdapat reaktor nuklir yang menghadapi krisis setelah terjadi tsunami pada 2011 tsunami. Dalam drone itu terdapat kartu menyuarakan oposisinya terhadap energi atom, kata laporan.
Yamamoto menghadapi tuduhan menghalangi urusan pejabat secara paksa dengan pesawat tak berawak itu, kata seorang juru bicara di Kepolisian Metropolitan Tokyo. Pria itu diangkut ke Tokyo untuk ditanyai.
"Tersangka berencana untuk mengganggu operasi di kediaman resmi perdana menteri", kata juru bicara itu. Drone itu dikirim dengan membawa botol berisi pasir yang terkontaminasi radioaktif yang diisi antara 22 Maret dan 22 April, ketika ditemukan, katanya.
Staf di kediaman resmi PM yang dikenal sebagai "Kantei" menemukan drone berukuran 50 sentimeter di atas bangunan lima lantai di Tokyo, pada Rabu pagi.
Jejak radiasi yang terdeteksi itu dilaporkan terlalu rendah untuk menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia.
Dalam blognya, pria itu diidentifikasi oleh media lokal sebagai Yamomoto. Dia mengatakan menaruh pasir terkontaminasi dari Fukushima ke dalam botol dan mengklaim telah mengirim pesawat tak berawak ke kantor PM sekitar pukul 03:30 pada 9 April.
Dia berencana mendarat pesawat tak berawak di depan kantor PM, namun kehilangan kontrol dan kembali ke rumah tanpa mengetahui nasib pesawatnya.
Sekarang belum ada pembatasan hukum atas penggunaan drone yang telah menjadi makin umum di Jepang, terutama untuk survei udara, fotografi dan pembuatan video.
Menyusul insiden itu, pemerintah mengatakan akan mempertimbangkan mengatur penerbangan pesawat tak berawak.
Pemerintah juga menginstruksikan pemantauan wilayah udara di atas fasilitas-fasilitas penting, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan bandara, akan ditingkatkan, kata laporan itu.
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...