Pemilu 2 Juli, Isu Papua Masuk Prioritas 3 Parpol Australia

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM - Tiga kelompok partai dan partai politik Australia tetap menempatkan isu Papua sebagai salah satu prioritas isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan Indonesia.

Pelanggaran HAM di Papua, menurut tiga kelompok partai dan partai politik terdepan itu, harus menjadi agenda yang turut  disuarakan manakala pemerintah Australia bertemu atau berkunjung dan menemui pejabat di Indonesia.

Hal ini terungkap dari kompilasi data yang dilakukan oleh Human Rights Watch (HRW) terhadap parpol yang akan ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Australia, yang akan berlangsung pada 2 Juli mendatang.

HRW mengajukan 12 pertanyaan kepada parpol-parol peserta pemilu, tentang isu-isu yang berkaitan dengan penegakan HAM di dalam dan di luar negeri. Salah satu pertanyaan menyangkut politik luar negeri, secara spesifik menyebut Indonesia.

"Pada kunjungan pertama Anda ke Indonesia (jika memenangi pemilu dan membentuk pemerintahan), apa isu HAM yang akan Anda angkat dengan pejabat Indonesia?" demikian pertanyaan HRW, yang dikirimkan pada pertengahan April kepada partai-partai, tetapi jawabannya baru dapat dilansir pada 21 Juni.

Ada lima pihak yang memberikan jawaban. Pertama, Kelompok Koalisi, yaitu koalisi partai yang berkuasa, yang terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional.

Kedua, Partai Buruh Australia.

Ketiga, Partai Hijau.

Keempat, Senator Liberal Demokrat, David Leyonhjelm.

Kelima, anggota independen untuk Denison, Andew Wiki.

Dalam jawabannya, Kelompok Koalisi mengatakan Australia mengakui dan menghormati kedaulatan Indonesia untuk menerapkan hukum-hukumnya. Namun, pemerintah Australia mengutuk semua kekerasan di provinsi Papua.

Dikatakan pula, bahwa hak semua warga negara harus ditegakkan dan tuduhan yang kredibel terhadap pelanggaran HAM harus diselidiki.

Kelompok Koalisi mengakui bahwa situasi HAM di Papua sudah membaik. "Pejabat kedutaan mengunjungi provinsi Papua secara teratur dan melibatkan berbagai kontak, termasuk masyarakat sipil, LSM dan tokoh-tokoh agama."

"Kunjungan ini menginformasikan penilaian kami dari situasi di lapangan, dan kami menilai telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir meskipun jelas masih ada masalah yang harus diatasi," demikian bagian lain jawaban itu.

Bagi Kelompok Koalisi, isu Papua merupakan salah satu isu HAM yang patut diangkat dalam hubungan dengan Indonesia, disamping isu lain yang tampaknya lebih mendesak menurut mereka, yaitu penghentian hukuman mati.

Berikutnya, isu yang dianggap penting adalah kebebasan bagi semua individu, termasuk kalangan minoritas dalam menjalankan agama. Hal-hal ini, menurut mereka, akan diangkat ke dalam pembicaraan apabila pejabat Australia berkunjung kepada mitranya di Indonesia.

"Australia sangat menentang hukuman mati dan mendukung penghapusan secara universal. Pemerintah Australia mengutuk semua kekerasan di provinsi Papua. Hak-hak semua warga negara harus ditegakkan dan tuduhan yang kredibel pelanggaran HAM harus diselidiki," demikian pernyataan Kelompok Koalisi.

Sementara itu, Partai Buruh dalam jawabannya kepada HRW, menegaskan bahwa "Indonesia adalah satu di antara negara paling penting dalam hubungan  diplomasi, ekonomi dan keamanan dengan Australia."

Partai Buruh juga menyambut baik kebangkitan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Pada bagian lain jawaban Partai Buruh, dikatakan bahwa Australia akan terus melakukan diplomasi HAM yang kuat dengan Indonesia. Ini akan mencakup representasi swasta dan publik di mana yang sesuai.

Dalam daftar isu yang mereka ajukan, isu pelanggaran HAM di Papua adalah satu di antaranya. Isu lainnya adalah
moratorium global hukuman mati; perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; hak-hak agama minoritas; hak LGBTI; pengobatan tahanan dan hak orang cacat dan yang memiliki keterbelakangan mental.

"Kami akan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Papua Barat dengan rekan-rekan kami di Indonesia," demikian salah satu jawaban Partai Buruh.

Sementara itu, Partai Hijau (The Greens) mengatakan telah "mengangkat berbagai isu mengenai catatan HAM Indonesia di masa lalu, dan akan terus melakukannya ketika perwakilan Australia melakukan perjalanan ke Indonesia."

"Kami sangat prihatin tentang penggunaan berkelanjutan dari hukuman mati di Indonesia ... dan percaya kami memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua yang kami bisa untuk menentang hukuman mati."

Di bagian lain jawaban mereka kepada HRW, Partai Hijau mengatakan, "Kami sangat prihatin tentang situasi di Papua Barat, dan akan terus meningkatkan ini sebagai isu utama HAM, termasuk penahanan terhadap pelaku demonstrasi damai, pembatasan akses media dan akses penelitian, dan hak untuk menentukan nasib sendiri."

Dua pihak lainnya yang ditanyakan, yaitu Senator Liberal Demokrat, David Leyonhjelm dan kandidat independen, Andew Wiki, tidak memberikan jawaban dengan alasan tidak dalam posisi untuk memberikan jawaban.

Diharap Tepati Janji

"Jawaban partai-partai atas isu HAM kunci memberi wawasan penting tentang bagaimana kebijakan HAM Australia mengambil bentuk setelah Pemilu,"  kata Elaine Pearson, Direktur HRW untuk Australia.

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait isu dalam negeri, meliputi topik perlindungan wartawan, pelapor, dan aktivis; penahanan  penduduk asli; kebijakan pencari suaka  dan kesetaraan pernikahan bagi LGBT.

Sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri mencakup penanganan pemrosesan pencari suaka lepas pantai, advokasi Australia menentang hukuman mati; menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Asia-Pasifik; isu tertentu di Tiongkok, Indonesia dan di tempat lain; dan kekerasan terhadap perempuan di Papua Nugini.

"Kami bermaksud untuk meminta partai-partai menunaikan janji-janji mereka yang menjunjung tinggi HAM dan mengajukan isu itu kepada mereka yang tidak menepati janji," kata Pearson.

"Siapa pun yang memenangi Pemilu harus tahu bahwa masyarakat sipil akan memantau tindakan mereka sejak hari pertama."

Sekilas tentang Pemilu Australia

Pemilu Austalia 2 Juli akan menentukan komposisi  parlemen federal, House of Representatives (HoR) atau setara dengan DPR di Indonesia dan Senate atau sepadan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. Lebih jauh, pemilu tersebut juga akan menentukan perdana menteri negara itu.

Yang berhak mengikuti pemilu adalah partai-partai yang tercatat dan diakui oleh Komisi Pemilu Australia (AEC).  Partai yang terdaftar berhak mengajukan calon anggota legislatif, masing-masing satu orang di setiap daerah pemilihan.

Pada Pemilu kali ini terdapat 57 partai yang terdaftar di AEC. Empat yang terdepan adalah Partai Buruh Australia (ALP), Partai Liberal Australia, Partai Nasional Australia, dan Partai Hijau. Tidak semua partai berhasil mendudukkan kandidatnya di kursi parlemen. Di HoR, dengan total kursi yang yang tersedia 150, hanya ada perwakilan dari delapan partai politik, sementara di Senate cuma ada 11 partai.

Sementara itu, perdana menteri akan ditentukan oleh partai pemenang pemilu. Ketua partai yang partainya meraih suara terbanyak pada pemilu secara otomatis akan menjadi perdana menteri. Acap kali perdana menteri Australia diganti tanpa melewati pemilu. Ini terjadi apabila di tengah perjalanan popularitas perdana menteri atau partainya merosot dan karena itu perlu diganti oleh orang lain dari internal partai.

Pada pemilu kali ini, dua kandidat yang diperkirakan akan bertarung sengit adalah Malcolm Turnbull dari Koalisi dan Bill Shorten dari Partai Buruh.

Editor : Eben E. Siadari