Pemimpin Muslim - Kristen 5 Negara Afrika Sepakati Deklarasi Perdamaian

TANZANIA, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin Muslim dan Kristen di Sub Sahara Afrika mengeluarkan deklarasi bersama perdamaian, demokrasi dan pembangunan, dalam pertemuan baru-baru ini di Dar Es Salaam, Tanzania.

Deklarasi itu merupakan hasil dialog tingkat tinggi antar agama yang diadakan oleh The Lutheran World Federation, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) , Gereja Lutheran Injili di Tanzania (ELCT) dan Mission EineWelt. Pada Mei deklarasi itu ditandatangai.

Selama tiga hari, wakil berbagai denominasi Kristen serta lembaga-lembaga Muslim yang berbeda membahas isu-isu konstitusi nasional dan kebebasan beragama di Sub - Sahara Afrika, perkembangan yang kompleks hubungan Muslim dan Kristen di Afrika, kontribusi para pemimpin agama untuk demokrasi politik, dan good governance, serta pengentasan kemiskinan.

Mereka yang hadir adalah para pemimpin agama dari Ethiopia, Kenya, Nigeria, Afrika Selatan, dan Tanzania.undang dari Tanzania. Inisiatif antar agama telah dirintis oleh Great Lakes Initiative, Desk Perdamaian Nigeria, TEKAN, Zanzibar Interfaith Center, dan Dewan Antar Agama untuk Perdamaian di Tanzania. Pengalaman mereka menggambarkan cara-cara konkret di mana orang dari agama yang berbeda berkomitmen untuk bekerja sama pada isu-isu keprihatinan umum.

Dalam dialog itu, para peserta menegaskan solidaritas mereka dalam proses membangun perdamaian, mempromosikan demokrasi dan memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah mereka. Dr Johnson Mbillah dari Program Hubungan Kristen-Muslim di Afrika (PROCMURA) mengatakan, "Membangun perdamaian adalah proses yang panjang, membutuhkan bertahun-tahun, namun dapat dihancurkan dalam hitungan detik."

Mbillah menggarisbawahi bahwa masyarakat tradisional Afrika selalu plural dalam agama dan memperingatkan bahaya politisasi agama.

Deklarasi itu ditandatangani oleh seluruh peserta, termasuk wakil tingkat tinggi dari beberapa gereja dan lembaga Muslim  seperti Uskup ELCT, Dr Alex Malasusa, Uskup Agung Gereja  Anglikan, Jacob Chimeledya, Pdt Raymond Saba sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Tanzania (Katolik Roma),  Khamisi Haji Khamis, Ketua Kadhi dari Zanzibar dan Suleiman Lolila, Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Nasional di Tanzania (BAKWATA).

 Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat masyarakat iman ' untuk menghormati perbedaan agama , mematuhi prinsip-prinsip demokrasi , menjamin hak-hak setiap orang , mendukung inisiatif antaragama , menahan diri dari penyalahgunaan agama untuk memajukan agenda politik partisan dan melakukan yang terbaik untuk memerangi konflik sektarian dan agama .

Peserta  juga mengecam penggunaan kekerasan dan berkomitmen untuk memberdayakan orang untuk aktif dalam membangun perdamaian, mempromosikan kesetaraan jender dalam komunitas mereka dan membangun platform antar agama di semua tingkatan untuk mendorong pembangunan perdamaian, demokrasi dan pengentasan kemiskinan.

Deklarasi Perdamaian

Beberapa point deklarasi itu menyebutkan bahwa hubungan antar agama memainkan peran dalam kehidupan pulik. Mereka telah membahas maslah konstitusi nasional dan kebebasan beragama di negara-negara Sub Sahara Afrika, perkembangan hubungan Muslim – Kristen,  kontribusi para pemimpin agama untuk demokrasi politik dan pemerintahan yang baik, dan pengentasan kemiskinan sebagai prasyarat bagi perdamaian dan pembangunan.

Dalam deklarasi itu mereka mengakui bahwa agama dan perbedaan agama telah disalahgunakan, dan penyalahgunaan ini menyebabkan kehancuran perdamaian dan hilangnya nyawa dan harta benda.

Pemimpin agama dan politik memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, harus selalu menegaskan martabat manusia dan memenuhi tanggung jawab kita untuk mempromosikan perdamaian.

Mereka juga menyatakan solidaritas dalam proses membangun perdamaian, mempromosikan demokrasi dan memastikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Mereka menyatakan berkomitmen untuk menjadi inpsirasi orang untuk aktif membangun perdamaian, demokrasi dan mempromosikan kesetaraan jender, mendorong anggota masyarakat  untuk membangun jembatan pemahaman antara umat beragama dan terlibat dalam hubungan antar agama.

Deklarasi itu menyetakan komitmen untuk mengatasi ketegangan agama sebelum mereka menjadi kekerasan, dan politisiasi agama.  Mereka menyatakan bahwa perlu menghormati perbedaan agama dan keragaman sebagai anugerah, dan bukan sebagai hambatan bagi perdamaian.

Mereka berkomitmen untun menjamin hak-hak setiap orang, demokrasi untuk kohesi nasional, menahan diri dari penyalahgunaan agama dan pemimpin agama untuk memajukan agenda politik partisan, dan mengatasi konflik sektarian dan agama. (LWI)