Pemprov DKI Perkuat BUMD Kendalikan Inflasi Ibu Kota

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta saat ini dinilai semakin berperan dalam peningkatan pelayanan publik dan pengendalian inflasi di Ibu Kota. Terdapat tiga BUMD di bidang pangan yang saat ini fungsinya semakin diperkuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendukung kestabilan harga pangan di Jakarta.

“Ketiga BUMD tersebut adalah  PT Food Station Tjipinang Jaya yang memiliki fasilitas gudang beras terbesar di Jakarta, PD Dharma Jaya yang memiliki rumah pemotongan hewan yang juga terbesar di Jakarta, dan PD Pasar Jaya yang menguasai 153 pasar yang tersebar di seluruh wilayah ibukota,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P Joewono, hari Rabu (26/10), di Jakarta.

Kapasitas besar yang dimiliki oleh ketiga BUMD tersebut sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi Pemprov DKI dengan menyewakan fasilitas-fasilitas tersebut pada masyarakat. Namun, saat ini ketiga BUMD tersebut telah disinergikan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk DKI melalui pembentukan rantai pasokan dan manajemen pasokan komoditas pangan strategis, yang berujung pada pengendalian harga.

“PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya bergerak di sisi hulu dengan mencari dan menjamin pasokan komoditas dry food (terutama beras) dan komoditas berbagai jenis daging. Sementara, PD Pasar Jaya bergerak di sisi hilir dengan mendistribusikan berbagai komoditas tersebut ke masyarakat melalui pasar-pasar yang dimiliki,” ujar Doni.

Kuatnya komitmen Pemprov DKI untuk mengoptimalkan peran ketiga BUMD tersebut diawali dengan perbaikan manajemen perusahaan melalui perombakan seluruh jajaran pimpinan dengan menempatkan orang-orang yang professional di bidangnya.

“Pembentukan holding company untuk menggabungkan ketiga BUMD tersebut juga sempat diupayakan, namun terkendala dengan permasalahan administrasi dan kelembagaan yang berbelit,” katanya.

Upaya ini pada akhirnya tidak dilanjutkan karena dengan adanya visi dan sinergitas yang kuat fungsi holding tersebut sudah dapat terbentuk dengan sendirinya. Untuk mendukung kegiatan operasional ketiga BUMD tersebut, kuatnya komitmen juga ditunjukan dengan ditetapkannya anggaran penyertaan modal pemerintah yang cukup besar untuk ketiga BUMD tersebut pada APBDP 2016.

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta. Bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI telah menyusun road map pengendalian inflasi Jakarta tahun 2015-2019 yang menjadi panduan bagi seluruh anggota TPID Jakarta. Terkait dengan penguatan peran BUMD yang menjadi salah satu langkah utama dalam road map tersebut, pada akhir tahun 2015 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta tidak menyarankan Pemprov DKI untuk melakukan go public ketiga BUMD tersebut.

“Orientasi fungsi BUMD berpotensi lebih mengarah pada profitabilitas dari pada pelayanan publik jika mereka go public. Pada akhirnya, ketiga BUMD tersebut semakin fokus dan pembiayaan kegiatannya dapat didukung oleh APBD,” ucap Doni.

Sampai saat ini, ketiga BUMD tersebut telah melakukan banyak hal. PT Food Station Tjipinang Jaya saat ini telah menguasai sekitar 12 persen stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan berencana akan terus meningkatkan pangsanya agar mampu menjadi price maker. Hal ini diupayakan melalui kerjasama dengan daerah pemasok beras termasuk dengan beberapa SRG (Sistem Resi Gudang).

“Untuk menghadapi gejolak pasokan, kerja sama juga dilakukan dengan Bulog yang memberikan standby stock beras sebanyak 200.000 ton yang dapat diambil sewaktu-waktu pada saat terjadi gangguan pasokan beras ke Jakarta,” ujarnya.

PD Dharma Jaya yang berfokus pada komoditas daging sapi juga melakukan berbagai program yang ditujukan untuk pengendalian harga daging sapi, antara lain melalui pengadaan sapi dari NTT dan impor. Selain itu, dalam mendukung keberlangsungan peternakan sapi lokal, PD Dharma Jaya juga melakukan program breeding sapi, yang dinilai banyak perusahaan sapi sebagai bisnis yang berisiko dan butuh waktu panjang dalam pengembangan. Walau demikian, program ini tetap dijalankan dengan baik, dengan misi swasembada daging sapi pada beberapa tahun kedepan. Program ini telah dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Di sisi lainnya, PD Pasar Jaya yang berfokus pada hilir dan pengembangan pasar, juga memiliki program pengendalian harga pangan. Saat ini PD Pasar Jaya berencana untuk membangun Pasar Grosir (pusat perkulakan) di Pasar Induk Kramat Jati dan beberapa titik pasar lainnya yang ditargetkan selesai pada bulan Februari 2017. Pedagang dapat membeli pasokan berbagai macam pangan di pasar tersebut dengan harga yang sudah diterapkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meredam gejolak dan perbedaan harga dengan cara memperpendek mata rantai tata niaga pangan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja