Pemprov DKI Putar Otak Atasi Macet Pasca Penghapusan 3in1

AKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mencari cara alternatif untuk mengatasi kemacetan setelah sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menghapus kebijakan Three in One (3in1) di wilayah jalan protokol.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih akan mengkaji beberapa cara selain 3in1. Di antaranya adalah Electronic Road Pricing (ERP) dan pembatasan nomor kendaraan ganjil-genap. Namun, implementasi ERP kemungkinan akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang karena masih menunggu proses lelang.

“ERP tahun 2017 baru implementasi. Tapi kita mulai kaji hari ini bagaimana kalau ganjil-genap sambil menunggu (ERP,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari Kamis (12/5).

Menurut dia, langkah alternatif tersebut harus segera dilakukan. Sebab, volume lalu lintas Ibu Kota semakin padat. Hal ini terjadi akibat warga Jakarta tetap memilih kendaraan pribadi dibandingkan dengan naik kendaraan umum karena alasan kenyamanan.

Alasan penghapusan kebijakan 3in1 ini karena dinilai sudah tidak efektif dan menambah permasalahan baru yaitu masalah sosial seperti ekploitasi anak di bawah umur.

“3in1 ini bukannya mengatasi kemacetan, malah justru menambah persoalan baru yaitu dampak sosial dengan maraknya joki-joki. Joki ini banyak dampaknya seperti eksploitasi anak yang diberi obat penenang yang bisa berpengaruh pada kesehatan. Dari kecil saja sudah diberi obat penenang. Lainnya, anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, jadi tidak sekolah karena jadi joki. Ini tidak bagus,” kata dia di Kantor Dishub Jalan Jati Bening Jakarta Pusat, hari Kamis (12/5).

Meski demikian, dia tidak memungkiri penghapusan kebijakan 3in1 ini akan menambah kemacetan yang terjadi di jalan-jalan protokol apalagi dengan pembangunan jembatan Simpang Susun Semanggi yang saat ini sedang berjalan.

Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu memperbaiki moda angkutan massal, mendata titik-titik kemacetan dan menindak pelanggar lalu lintas, melakukan koordinasi dengan Bina Marga untuk memperbaiki jalan-jalan berlubang atau bergelombang, meminta Sistem Pengendalian Lalu Lintas (SPLL) untuk atur waktu lampu lalu lintas.

Kemudian, bekerja sama dengan Jasa Marga untuk menambah jumlah petugas tenaga transaksi di ruas tol dan memberi sanksi berat kepada pemilik kendaraan yang tidak mempunyai kartu e-toll.

“Jadi petugas jangan hanya di loket saja, tetapi juga mendekati ke kendaraan. Antar tiket ke antrean kendaraan, terutama di jam-jam sibuk. Itu hal kecil, tapi dampak besar,” kata dia.

Editor : Bayu Probo