Pemuda Muhammadiyah dan PBNU Dukung Pelarangan ISIS

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM ‒ Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Slamet Effendy mengatakan organisasi mereka mendukung langkah pemerintah yang secara resmi melarang ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.

"Pelarangan itu diharapkan dapat mengantisipasi berkembangnya paham itu di tengah-tengah masyarakat. Sikap tegas pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk menjauhi dan menentang berkembangnya paham tersebut," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Selasa (5/8).

Dalam kesempatan terpisah, Slamet Effendy juga mengatakan: "Sangat tepat bila yang dilarang adalah ideologinya. NKRI berdasarkan ideologi Pancasila, sedangkan ISIS berdasarkan ideologi yang mengaku Islam tetapi tindakannya sangat tidak islami.”

Seiring dengan larangan tersebut, Saleh dan Slamet berharap pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait dapat menyosialisasikan bahaya ideologi ISIS bagi keutuhan NKRI dan pertentangannya dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Saleh mengatakan sosialisasi tersebut harus melibatkan elemen organisasi masyarakat, kepemudaan dan tokoh masyarakat agar cepat tersebar luas.

"Partisipasi masyarakat luas sangat penting dan harus menjadi skala prioritas. ISIS kemungkinan paling mudah masuk melalui akar rumput. Antisipasi paling baik dengan melibatkan elemen masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam, Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang menaung dalam NKRI.

"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).

Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.

Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.

Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia. (Ant)

Editor : Bayu Probo