Penegakan Hukum di Banten: KPK Perlu Turun Tangan

LEBAK, SATUHARAPAN.COM - Anggota DPR RI Komisi X Tubagus Dedi Gumelar atau "Miing" menilai penegakan hukum di Provinsi Banten belum berjalan dengan baik, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu turun tangan langsung ke wilayah itu.

"Kita memberikan apresiasi terhadap KPK dengan menetapkan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan terkait dugaan suap Pilkada Lebak sebesar Rp. 1 miliar. KPK juga menetapkan adik Gubernur Banten itu tersangka korupsi peralatan kesehatan (Alkes) Tangerang Selatan," katanya di Rangkasbitung, Minggu (17/11).

Menurut dia, pihaknya mempertanyakan kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait penegakan hukum di Banten yang belum berjalan baik. Padahal, indikasi korupsi cukup besar, termasuk Rumah Sakit Balaraja, Kabupaten Tangerang.

"Kami mempertanyakan Kapolda Banten selama 10 tahun kemana saja dan juga Kejati bagaimana Rumah Sakit Balaraja," katanya. Ia mengatakan apabila kontruksi penegakan hukum formal berjalan baik, tentu kemungkinan tidak ada Lembaga KPK.

Saat ini, penegakan hukum yang dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan Banten belum berjalan baik. "Saya yakin jika penegakan hukum itu dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan berjalan baik maka tidak ada KPK," katanya menambahkan. Ia menyebutkan pihaknya sejak dulu terus berteriak soal korupsi di Banten, namun tidak ada realisasinya dari Kapolda maupun Kejati Banten.

"Gejala korupsi juga terjadi di beberapa negara, termasuk China, namun mereka mampu meminimalisasi karena sistem penegakan hukum di negara itu berjalan baik," katanya. Saat ini, kata dia, jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dan tidak habis-habisnya. "Kami berharap penegakan hukum dapat berjalan baik sehingga pelaku korupsi yang menyengsarakan rakyat banyak bisa diproses secara hukum," katanya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja