Pengacara Rusia Menolak Gugatan Ukraina di Pengadilan Tinggi PBB

DEN HAAG, SATUHARAPAN.COM-Rusia pada Senin (18/9) menyebut kasus Ukraina yang menuduh Moskow menyalahgunakan Konvensi Genosida untuk membenarkan invasi mereka tahun lalu sebagai “penyalahgunaan proses,” ketika pengacara Moskow berupaya meminta hakim di pengadilan tertinggi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) yang mengajukan gugatan itu dihentikan.

Ketika serangkaian pengacara menyampaikan keberatan Moskow terhadap kasus tersebut, pemimpin tim hukum Rusia di Mahkamah Internasional, Gennady Kuzmin, mengatakan kepada panel yang beranggotakan 16 hakim bahwa kasus Ukraina yang berupaya menghentikan invasi “sangat cacat dan tidak ada harapan,” bertentangan dengan yurisprudensi lama pengadilan ini.”

Dia mengatakan pengajuan Ukraina adalah “pengabaian nyata terhadap administrasi peradilan yang tepat dan merupakan penyalahgunaan proses.”

Gugatan Kiev diajukan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina, dengan alasan bahwa serangan tersebut didasarkan pada klaim palsu atas tindakan genosida di wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina timur dan menuduh bahwa Moskow merencanakan tindakan genosida di Ukraina.

Ukraina mengklaim bahwa “Rusia telah memutarbalikkan Konvensi Genosida, membuat klaim palsu mengenai genosida sebagai dasar tindakan mereka yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia jutaan orang di seluruh Ukraina.”

Pengacara Rusia bersikeras bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi dan bahwa konvensi genosida tidak dapat digunakan untuk mengatur penggunaan kekerasan oleh suatu negara. Tim hukum Ukraina akan memberikan tanggapan pada hari Selasa dan mendesak para hakim untuk melanjutkan sidang mengenai substansi klaim mereka.

Dalam pidato pembukaannya, Kuzmin menggemakan klaim Rusia tentang apa yang disebutnya “neo Nazi” di Kiev dan menarik persamaan antara serangan Rusia terhadap Ukraina dan serangan udara NATO tahun 1999 terhadap Serbia yang bertujuan menghentikan serangan militer Beograd di Kosovo.

Langgar Keputusan Maret 2022

Ukraina membawa kasus ini ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag berdasarkan Konvensi Genosida 1948, yang telah diratifikasi oleh Moskow dan Kiev. Dalam keputusan sementara pada bulan Maret 2022, pengadilan memerintahkan Rusia untuk menghentikan permusuhan di Ukraina, sebuah keputusan hukum mengikat yang telah dilanggar oleh Moskow ketika mereka terus melakukan serangan yang menghancurkan terhadap kota-kota di Ukraina.

Pengacara Rusia lainnya, Sienho Yee, mengatakan kepada hakim bahwa Rusia tidak menggunakan konvensi genosida untuk membenarkan tindakan militernya di Ukraina, dan mengatakan bahwa hal tersebut “didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak yang melekat untuk membela diri.”

Dalam unjuk dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Kiev, 32 negara sekutu Ukraina termasuk Kanada, Australia dan setiap negara anggota Uni Eropa kecuali Hongaria juga akan membuat pernyataan pada hari Rabu (20/9) untuk mendukung argumen hukum Kiev. Amerika Serikat meminta untuk memberikan argumen hukum atas nama Ukraina, namun hakim pengadilan AS menolak permintaan itu karena alasan teknis.

Panel hakim internasional di pengadilan kemungkinan akan membutuhkan waktu beberapa pekan atau berbulan-bulan untuk mengambil keputusan apakah kasus ini dapat dilanjutkan atau tidak. Jika ya, keputusan akhir mungkin akan diambil dalam beberapa tahun ke depan.

Mahkamah Internasional mengadili perselisihan antar negara mengenai masalah hukum, tidak seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang juga berbasis di Den Haag, yang menganggap individu bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kejahatan perang terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan menuduhnya bertanggung jawab atas penculikan anak-anak Ukraina. (AP)

Editor : Sabar Subekti