Pengamat: Dukungan Golkar pada Pemerintah Hanya Pura-pura

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie resmi mendukung Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kallah pada hari Senin (25/1). Namun, seminggu berlalu, Presiden Jokowi belum juga merespon dukungan yang disampaikan saat acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tersebut.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan Presiden Jokowi mengetahui dukungan politik yang disampiakan Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali tahun 2015, hanya pura-pura saja. Intinya, Partai Golkar ingin meminta jatah menteri di kabinet, legalitas kepengurusan, dan alokasi kewenangan pada sejumlah proyek di pemerintahan.

Oleh karena itu, menurutnya, Presiden Jokowi memilih bersikap dingin pada dukungan Partai Golkar. “Presiden Jokowi sudah tahu, dukungan Partai Golkar pada pemerintah hanya pura-pura saja, ujung-ujungnya minta jatah menteri, legalitas kepengurusan, lalu jatah proyek. Jadi ya sambutannya dingin saja,” kata Arbi saat dihubungi satuharapan.com dari Jakarta, hari Minggu (31/1).

Dia menambahkan, Aburizal terpaksa merubah haluan Partai Golkar. Sebab, bila langkah tersebut tidak ditempuh, kepengurusan partai berlambang pohon beringin yang tengah dipimpinnya akan terus kesulitan mendapatkan legalitas dari pemerintah, lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Ini dukungan orang kepepet,” katanya.

Terkait kursi menteri dalam kabinet, Arbi menyarankan Presiden Jokowi tidak memberikannya kepada Partai Golkar. Karena, selain Partai Golkar telah berulang kali menyatakan tidak mengharapkan hal tersebut lewat berbagai media, Presiden Jokowi pun diyakini akan kian kesulitan menjalankan roda pemerintahannya ke depan.

“Dengan kabinet yang sekarang saja sudah susah mempertahankannya. Saya kira tidak usah diberikan (kursi menteri) kepada Golkar, karena mereka juga bilang tidak mengharapkan hal itu,” kata Arbi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja