Pengesahan RUU Pilkada Ricuh

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Jalannya Rapat Paripurna untuk pengesahan  Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Pemilihan pada Kamis (25/9/) malam terjadi ricuh.

Awalnya, tidak ada titik temu soal pembahasan Opsi yang ditawarkan Partai Demokrat tentang Pilkada langsung dengan sepuluh  syarat.

Tak kunjung mufakat, Pimpinan Rapat Paripurna ini Priyo Budi Santoso, memutuskan untuk mengembalikan pilihan kepada dua opsi awal, yaitu Pilkada langsung atau dipilih DPRD.

Priyo berdalih, opsi Partai Demokrat ini sudah tidak seharusnya dibahas lagi di Rapat Paripurna, tapi sudah dibicarakan di forum lobi.

“Kita tetapkan dua opsi, Pilkada langsung atau Pilkada dipilih DPRD. “ kata Priyo Budi Santoso  sambil mengetuk palu.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima langsung berteriak.

“Saya minta dicabut dulu ketua,” kata dia.

Beberapa  anggota DPR meminta supaya rapat tetap dilanjutkan.

“Lanjut ketua! Sudah diketok” teriak anggota Dewan.

Sejumlah anggota Dewan pun maju ke meja pimpinan DPR  untuk meminta supaya ketukan palu Priyo dicabut.

Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait bahkan menunjuk-nunjuk Priyo untuk mencabut palu yang sudah diketuk Priyo.

Situasi sempat ricuh karena cukup banyak anggota dewan yang menuju meja Pimpinan Sidang.

“Sidang saya skors,” kata Priyo sambil mengetuk palu mencegah sidang makin ricuh.

Belakangan ini  Partai Demokrat setuju dengan Pilkada Langsung. Namun, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu mengajukan syarat sebanyak 10 poin agar diakomodir dalam RUU Pilkada.

Editor : Bayu Probo