Pengesahan UU Pilkada Belum Ada Mufakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan hingga jelang pengambilan keputusan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) belum ada satu kata mufakat diantara fraksi-fraksi di DPR RI.

Dia memprediksi, pembahasan akhir untuk menyetujui RUU tersebut bakal terjadi perdebatan sengit antara kubu yang memilih Pilkada Langsung dan Pilkada melalui DPRD. 

“Pertama tentu saja nanti akan alot selain masalah langsung atau DPRD, ada isu lain, apakah nanti sistem paket dan tidak, lalu persoalan politik dinasti, saya yakin itu jadi perdebatan,” kata Sohibul Iman di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut dia lobi-lobi politik memang terjadi dan sifatnya natural. Namun belum mencapai titik temu, termasuk sepuluh syarat Partai Demokrat juga belum terpenuhi semua.

Sohibul memperkirakan meskipun DPP Partai Demokrat sudah menyuarakan untuk mendukung Pilkada langsung, dia optimis pada saat voting kader Demokrat akan membelot. Sebab, kata dia, perubahan sikap SBY untuk mendukung Pilkada langsung hanya dikarenakan desakan media.

“tapi kita yakin Demokrat akan ke kita,” kata Wakil Ketua DPR RI dari PKS itu.

Sementara Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan selama tiga hari belakangan menjelang diputuskannya RUU Pilkada dirinya kerap dihubungi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

“Saya anggap itu wajar karena saya yang akan memimpin sidang paripurna terkait keputusan soal RUU Pilkada siang ini, saya diminta memimpin sidang paripurna nanti,” kata Priyo.

Dalam komunikasi itu, kata Priyo Ical kerap mengajaknya berdiskusi soal adanya pembelotan kader Partai saat pengambilan keputusan di Paripurna terkait RUU Pilkada.

“Ia (Ical) mengatakan bahwa biasanya di menit-menit terakhir Golkar solid. Namun kali ini tidak bisa dijamin karena sudah diujung akhir masa jabatan anggota DPR RI. Jika partai mendisiplinkan, tangannya tidak sampai karena hanya tinggal hitungan hari. Sehingga saya tidak bisa prediksi apakah solid di Golkar atau tidak,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini.

Menurut dia wajar bila tidak ada ketidaksolidan dalam RUU Pilkada ini, sebab, pilihannya hanya ada dua yang masing-masing memiliki argumentasi yang kuat.

“Di semua partai pun belum tentu solid seperti PDI P, karena dua varian ini langsung dan tidak langsung, sama-sama memiliki bobot argumentasi yang kokoh,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja