Pengungsi Irak Hadapi Cuaca Panas Hingga 50 C

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM –  Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengingatkan situasi yang memprihatinkan yang dialami oleh warga Irak utara akibat serangan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) dan bisa menjadi tragedi kemanusiaan.

Seperti diberitakan sebelumnya NISS atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang juga disebut ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) menyerang wilayah Irak utara, dan melakukan kekerasan kepada penduduk Kristen dan menganut agama lain di wilayah itu.

PBB mengingatkan bahwa situasi masih sangat mengerikan, khususnya  di Jebel Sinjar atau Pegunungan Sinjar, di mana sekitar 50.000 orang, banyak dari mereka wanita, anak-anak dan orang tua,  yang melarikan diri akibat serangan NIIS yang sectarian.

Disebutkan bahwa mereka terperangkap sejak NIIS menyerang, dan terpaksa meninggalakan rumah mereka satu pekan terakhir.

Para pekerja bantuan yang sangat khawatir dengan cuaca dengan suhu tinggi di daerah itu yang bisa mencapai 50 derajat Celsius (120 derajat Fahrenheit) pada saat ini. Sementara mereka menghadapi kekurang bahan makanan dan air.

Pemerintah Bersatu

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon,  meminta semua partai politik Irak untuk bekerja bersama dalam membentuk pemerintah baru, sehingga  mampu menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata NIIS.

Dalam pernyataan yang disampaikan tengah malam hari Minggu (10/8), melalui juru bicaranya, Ban menyerukan kepada partai politik "untuk mematuhi jadwal konstitusi dalam memilih Perdana Menteri."

Dia mendesak semua pemimpin di Irak untuk membentuk "pemerintahan yang berbasis luas yang dapat diterima oleh semua komponen masyarakat Irak."  Pemerintah tersebut harus mampu memobilisasi bangsa untuk menghadapi ancaman NIIS, dan membangun keamanan dan stabilitas di seluruh negeri.

Berdasarkan pemilihan umum, pada 15 Juli lalu telah dipilih Salim al-Jubour sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Fuad Ma'soum sebagai Presiden yang dipilih pada  24 Juli. Berdasarkan Konstitusi Irak, para pemimpin politik harus memilih Perdana Menteri, yang kemudian akan membentuk pemerintah baru.

Dalam pernyataannya, Ban menegaskan bahwa Organisasi dan masyarakat internasional dengan prihatin mengikuti perkembangan politik di Irak, terutama terkait situasi kemanusiaan dan keamanan berkembang di negara itu. (un.org)