Pengunjuk Rasa di DPR Sebut Kasus Freeport Pertarungan Jokowi dan JK

“Ini bukan masalah antara menteri dengan menteri, menteri dengan DPR, tapi ini konflik antara Presiden dan Wakil Presiden."

Sekelompok masyarakat yang mengaku masyarakat asli dari Provinsi Papua dan menyebut diri Rakyat Indonesia Menggugat melakukan aksinya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Senin (30/11). (Foto: Martahan Lumban Gaol)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Rakyat Indonesia Menggugat (RIM) tiba-tiba berteriak sambil membentangkan spanduk di dalam Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Senin (30/11). Mereka berpendapat kasus PT Freeport Indonesia yang saat ini tengah menjadi sorotan publik sesungguhnya adalah pertarungan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Ini bukan masalah antara menteri dengan menteri, menteri dengan DPR, tapi ini konflik antara Presiden dan Wakil Presiden. Kita bisa melihat Ketua DPR mewakil siapa, lalu Menko bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mewakili siapa, Menteri ESDM Sudirman Said, hingga Ketua MKD DPR mewakili siapa,” kata Ketua Umum RIM, Effendi Sarman, saat melakukan aksinya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Senin (30/11)

Effendi kemudian meminta DPR dan Presiden Joko Widodo membatalkan upaya renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. LSM yang mengklaim beranggotakan masyarakat asli dari Provinsi Papua ini juga menuding perusahaan tambang tersebut telah menguras kekayaan alam Pulau Cenderawasih tanpa memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

"Segera nasionalisasi aset-aset negara, jangan lagi bicara renegosiasi," kata dia.

"MPR dan DPR harus laksanakan sidang istimewa," tutur Effendi menambahkan.

Editor : Eben E. Siadari