Pengusaha Tiongkok Inginkan Kemudahan Administrasi Berniaga

BEIJING, SATUHARAPAN.COM – Para pengusaha Tiongkok menuntut pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) untuk memiliki kejelasan tentang kemudahan administrasi dalam berniaga (berbisnis).

Menurut survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik Tiongkok (NBS) dan dikutip news.cn, Jumat (3/7) menyebut bahwa 71,4 persen responden dari sepuluh Provinsi antara lain Shandong, Zhejiang, dan Guangdong mengharapkan pemerintah memberi kejelasan dalam mendelegasikan kewenangan apabila hendak membuka wirausaha baru.

Para responden meminta kewenangan tersebut didelegasikan ke pemerintah daerah agar dapat jelas diterima masyarakat. Survei menunjukkan 96,7 persen pengusaha menganggap penting kejelasan administrasi, sementara prosedur-prosedur pendirian usaha seharusnya tidak memakan waktu lama.

Responden lain sebanyak 74,5 persen menganggap birokrasi dalam administrasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok saat ini kurang efisien. Dalam kesimpulan statistik tersebut tercermin bahwa sepertiga responden tidak puas dengan reformasi administrasi niaga di Tiongkok.

Sejak 2013, Kamar Dagang Industri Tiongkok menyerahkan wewenang administrasi niaga kepada Kementerian Perdagangan Tiongkok untuk mengurangi wewenang pemerintah yang menyulitkan revitalitisasi pasar.

Dalam dua tahun, lebih dari 700 izin berniaga  yang dikontrol pemerintah pusat ditunda pengesahannya.

Pada 12 Mei 2015 lalu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang sesungguhnya telah mengefektikan langkah administrasi prosedur niaga dan memotong birokrasi berbelit. “Selama bertahun-tahun, intervensi pemerintah terhadap industri mikro akan diakhiri, karena saat ini terlalu banyak hal yang menghalangi prosedur tersebut,” kata Li. (news.cn).

Ikuti berita kami di Facebook

Editor : Eben Ezer Siadari