Penjualan Pesawat Kepresidenan Tidak Beralasan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penasihat Pusat Kajian Trisakti TB Hasanuddin mengatakan usulan agar Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjual pesawat kepresidenan tidak beralasan.

"Ada empat alasan bahwa solusi efisiensi dengan menjual pesawat kepresidenan menjadi pincang," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (3/9).

Pertama, harga pesawat bekas berbeda dengan pesawat baru dan tidak sebanding dengan harga pembeliannya. 

Kedua, pesawat kepresidenan ini dilengkapi segala perangkat teknologi yang khusus diterapkan bagi perlindungan dan keamanan presiden sebagai simbol negara. 

Ketiga, secara politis pembelian pesawat kepresidenan sudah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran termasuk PDIP. 

Keempat, alasan membeli pesawat untuk penghematan karena selama ini biaya carter pesawat cukup besar karena sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan penyewaan carter.
    
"Aneh jika ada pernyataan menggunakan pesawat kepresidenan dianggap foya-foya. Selama saya interaksi dengan Jokowi tidak pernah tercermin pola hidup foya-foya beliau," katanya.

Jokowi, kata Hasanuddin, merupakan pribadi yang sederhana tapi apa yang sudah ada harus digunakan dengan baik dan efektif. 

"Dia tidak merasa besar atau merasa rendah dengan naik Kijang atau Alphard. Mungkin lebih sering pejabat naik Alphard dibanding Jokowi," tandasnya

Dikatakannya efisiensi itu juga melihat faktor urgensi dan utilitas. 

"Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai sekalian aja usulkan atas nama efisiensi maka tank dan peralatan perang dijual semua dengan alasan toh kita tidak sedang perang," kata TB Hasanuddin.

Sebelumnya politikus PDIP Mauarar Sirait menyarankan agar Jokowi menjual pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 untuk efisiensi anggaran.

"Kita menunggu gebrakan dan ide-ide Bung Ara untuk Jokowi-JK bagaimana solusi menghadapi mafia anggaran dan pajak yang secara jelas menggerogoti pemasukan dan pengeluaran APBN," kata Hasanuddin yang juga politikus PDIP itu.

JK Tidak Sepakat

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan tidak sepakat dengan usulan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait untuk menjual pesawat kepresidenan sebagai salah satu upaya menghemat anggaran, sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Iya (jangan dijual), bagaimana pun negara-negara besar harus dikunjungi, bukan berarti kalau dijual tidak ada ongkos lagi, justru ongkosnya akan lebih besar lagi," kata politisi yang biasa dipanggil JK itu di Jakarta, Rabu.

JK mengatakan Presiden harus mengunjungi sejumlah tempat sehingga akan menguras biaya jika harus menggunakan pesawat airbus sewaan.

"Apalagi kalau Pak Jokowi nanti blusukan, kalau sewa pesawat lebih mahal lagi. Kalau saya pake pesawat kecil saja," ujar dia. (Ant)