Penolakan Sodet Ciliwung-Cisadane, Antarpemprov Kurang Saling Komunikasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tiga pejabat di wilayah Tangerang, Banten, menolak dengan tegas usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sodetan Ciliwung-Cisadane. Berkaitan dengan hal itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga, berpendapat seharusnya ada komunikasi secara intens antarpemerintah kota/kabupaten yang berwenang terlebih dahulu sebelum mengumumkan rencana tersebut ke publik.

Dihubungi melalui telepon pada Kamis (23/1), Nirwono membenarkan Pemerintah Kota Tangerang menolak pembuatan sodetan tersebut. Pasalnya, pada waktu rencana pembuatan sodetan ditetapkan, Pemerintah daerah di wilayah Tangerang, yang berwenang mengelola kawasan masing-masing, tidak dimintai pendapat.

Seperti diberitakan di media massa sebelumnya, tiga pejabat Kota Tangerang menolak sodetan Ciliwung-Cisadane, yaitu Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Wali Kota Tangerang Arif R Wismansyah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Nirwono juga menjelaskan sebenarnya tidak ada masalah dalam hal kerja sama antarprovinsi. Hal itu bisa dilihat pada pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada Senin (20/1) lalu di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, membahas masalah pembuatan sodetan tersebut.

Nirwono, yang mengaku sebelumnya pernah bertemu langsung dengan bupati dan wali kota Tangerang, menyebutkan ada empat hal yang diharapkan para pejabat Tangerang itu. 

Pertama, mereka berharap pemerintah pusat menormalisasi terlebih dahulu Sungai Cisadane dari hulu hingga hilir.

Kedua, mengkaji ulang seluruh pintu air di wilayah Tangerang, apakah pintu-pintu air tersebut sudah waktunya diperbaiki atau masih cukup aman, karena hal itu berkaitan dengan pembukaan pintu air kalau memang nantinya ada sodetan.

Ketiga, para pejabat Tangerang itu mengharapkan ada pengerukan, baik di Sungai Cisadane maupun di ujung-ujung sungai yang berada di pantai utara. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, telah terjadi sedimentasi di delta sungai-sungai tersebut termasuk di kawasan muara Sungai Cisadane sendiri.

"Keempat, melakukan revitalisasi waduk dan sungai yang ada di seluruh wilayah Tangerang," kata Nirwono.

Ia tak lupa mengingatkan Sungai Cisadane sendiri hampir meluap akibat hujan yang mengguyur pada 22 Januari. "Itu artinya tidak ditambah air dari sodetan saja sudah hampir maksimal, apalagi kalau ditambah. Katakanlah airnya hanya ditambah dari sodetan sebanyak 200 meter kubik per detik, dari sebelumnya aliran air 600 meter kubik per detik, sebagaimana pernah disampaikan Kementerian PU," ujar Nirwono.

Empat upaya itu, selain membutuhkan waktu lama, juga dana yang besar. Kalau empat hal itu dilakukan, baru bisa dievaluasi apakah sudah sodetan perlu dilakukan atau tidak. "Sehingga keputusan pembuatan sodetan Ciliwung-Cisadane adalah keputusan terakhir, bukan prioritas," ia menambahkan.

Walau demikian, upaya tersebut tetap tidak menjamin sungai akan meluap atau tidak. Empat hal yang diminta pemerintah Tangerang itu sebenarnya sudah disepakati bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air. Pada Senin depan (27/1), Dirjen Sumber Daya Air akan mengundang pihak terkait, yaitu Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan kota/kabupaten terkait di Kementerian PU selaku pihak yang menginisiasi, untuk menjelaskan program prioritas yang harus dilakukan.

Tetapi, Nirwono kembali menegaskan, pembuatan sodetan Ciliwung-Cisadane adalah pilihan terakhir, karena pihak pemerintah  sudah bersepakat akan berkonsentrasi terlebih dahulu pada empat hal yang disebutkan tadi.

Editor : Sotyati